Marak OTT Pejabat, KPK Ceramah Antikorupsi ke Pengurus Parpol

Ilustrasi OTT KPK.
Ilustrasi OTT KPK.
Sumber :
  • vstory

VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar  kepada pimpinan dan pengurus 20 partai politik peserta Pemilu 2019. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022.

"Kegiatan berlangsung di Gedung Juang Merah Putih KPK, Rabu, 18 Mei 2022," ujar Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya, Rabu 18 Mei 2022.

20 parpol yang diundang ini merupakan peserta pemilu 2019 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU). 20 parpol itu antara lain, Partai Amanat Rakyat (PAN), Partai Beringin Karya (Berkarya), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat (PD), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Kemudian Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Aceh (PA), Partai Daerah Aceh (PD Aceh), Partai Nanggroe Aceh (PNA), dan Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA).

Ipi mengatakan, berdasarkan data penanganan perkara hingga Januari 2022, tercatat 310 perkara yang melibatkan anggota DPR dan DPRD, 22 perkara yang melibatkan Gubernur, serta sebanyak 148 Wali Kota/Bupati dan Wakil yang ditangani lembaga antirasuah itu.

"Angka tersebut menyumbang 35 persen dari keseluruhan jumlah perkara. Sejatinya jabatan-jabatan tersebut dijalankan secara amanah karena sudah dipilih oleh konstituen. Namun, berbagai survei atau indeks terkait demokrasi ataupun praktik politik yang baik dan bebas korupsi di Indonesia masih menunjukkan angka yang rendah bahkan cenderung terus mengalami penurunan," katanya.

Ia menjelaskan, bahwa parpol merupakan satu-satunya instrumen yang berperan penting menghasilkan para pemimpin nasional dan daerah, serta para wakil rakyat yang berkualitas dan berintegritas memajukan Indonesia. Hal ini berdasarkan amanat UUD 1945.