AJI Bakal Cabut Tasrif Award dari Tersangka Migor Lin Che Wei

Kejaksaan Agung menetapkan Lin Che Wei sebagai tersangka korupsi minyak goreng
Kejaksaan Agung menetapkan Lin Che Wei sebagai tersangka korupsi minyak goreng
Sumber :
  • Kejaksaan Agung

VIVA – Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) mendukung Kejaksaan Agung untuk mengusut kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya yang menyeret penasihat kebijakan atau analisa pada Independen Research & Advisory Indonesia, Lin Che Wei (LCW). Kini, Lin Che Wei sudah dijadikan tersangka kasus tersebut.

“AJI mendukung penuh aparat penegak hukum baik di Kejaksaan hingga Pengadilan mengusut tuntas kasus yang melibatkan LCW secara transparan agar memberikan keadilan pada masyarakat,” kata Ketua Umum AJI, Sasmito dikutip dari Twitter AJI pada Kamis, 19 Mei 2022.

Menurut dia, AJI berkomitmen akan mencabut penghargaan yang diberikan kepada Lin Che Wei yaitu ‘Tasrif Award’ pada 2003. Namun, hal itu dilakukan jika nantinya pengadilan menyatakan Lin Che Wei terbukti bersalah sebagai bentuk sikap untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

“Penghargaan tersebut diberikan karena LCW yang saat itu merupakan ahli pasar modal berani membongkar 'penggorengan saham' PT Lippo Group,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya periode Januari sampai Maret 2022 pada Selasa, 17 Mei 2022.

Jaksa Agung, ST Burhanuddin menjelaskan satu orang ditetapkan tersangka yaitu Lin Che Wei alias Weibinanto Halimdjati dari pihak swasta yang diperbantukan di Kementerian Perdagangan RI. Menurut dia, LCW ditetapkan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: Print-26/F.2/Fd.2/05/2022, tanggal 17 Mei 2022.

Dalam perkara ini, kata dia, peran Tersangka yaitu Lin Che Wei bersama-sama dengan Tersangka IWW (Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI) mengkondisikan pemberian izin Persetujuan Ekspor (PE) di beberapa perusahaan.