LBH Sebut Banyak Ancaman di UU PSDN
- Youtube Sekretariat Presiden
Lebih lanjut Ardi menilai problem UU PSDN antara lain adalah problem substansinya yang mana Komponen Cadangan yang berasal dari sumber daya alam dan sumber daya buatan tidak melalui proses yang demokratis karena melanggar prinsip kesukarelaan, sementara hak atas properti telah dijamin oleh konstitusi.
Selain itu, sumber anggaran Komcad dalam UU ini juga dapat diperoleh dari APBD dan sumber lain yang tidak mengikat. Ini tentu sangat merugikan dan menambah beban pemerintah daerah yang sudah kewalahan dengan problem pembangunan di daerahnya.Â
Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf mmenambahkan, sedikit orang yang tahu dengan keberadaan PSDN untuk Pertahanan Negara ini diberbagai tempat. Hal ini terjadi karena minimnya partisipasi publik dan penyerapan aspirasi publik.Â
"Negara yang baik, seharusnya bertanya kepada publik terkait dengan aturan legislasi yang mengatur hubungan antara negara dan warga negaranya. UU ini dibahas ketika tahun politik dalam tensi yang tinggi sehingga kepentingan politiknya juga tinggi," ucap dia.
Al Araf mengingatkan bahwa deklarasi perang oleh sebuah pemerintah negara tidak selalu berhubungan dengan kepentingan rakyat di sebuah negara tersebut. Perang hanya kelanjutan dari aksi politik dengan cara lain.Â
Â