- Youtube Kemenkeu
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa langkah pemerintah membentuk daerah otonomi baru (DOB) di Papua dan Papua Barat terus berjalan. Jika ada sebagian pihak yang menolak dan tidak setuju, menurutnya, itu hal biasa.
"Undang-undang apapun, bukan hanya DOB, kalau Anda mau lihat, yang tidak setuju, ya, ada yang tidak setuju," kata Mahfud di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 23 Mei 2022.
Mahfud juga mengatakan, tidak sedikit masyarakat Papua dan Papua Barat yang menyetujui pembentukan DOB. Bahkan, menurutnya, sebagai bukti persetujuan DOB, ada seorang bupati di Papua yang sudah mendeklarasikan diri sebagai gubernur calon provinsi baru.
"Kalau [kalangan] yang setuju, tuh sudah ada yang deklarasi bupati, ada bupati menyiapkan diri untuk menjadi calon gubernur di daerah otonomi baru dan sebagainya," ujar Mahfud.
Ilustrasi sidang Paripurna DPR.
- VIVA.co.id/Eduward Ambarita
Dari situ terlihat ada yang setuju dan tidak setuju. Pada akhirnya Pemerintah nanti akan melihat bagaimana prosedur hukumnya mengenai kepemimpinan di DOB. Yang pasti, kalau sekarang, perbedaan pendapat dan dinamika masih terkategori hal wajar.
Pemerintah berencana memekarkan tiga provinsi baru di Papua, antara lain Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah.
Proses pemekaran tersebut masih dibahas di DPR. Pemerintah telah mengirim surat presiden dan daftar inventaris masalah (DIM). Pembahasan akan dimulai setelah dua dokumen itu diumumkan pada rapat paripurna berikutnya.
