Kasus Kerangkeng di Langkat, 5 Polisi Dihukum Demosi hingga Tak Digaji

Kerangkeng manusia di rumah pribadi Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin
Kerangkeng manusia di rumah pribadi Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin
Sumber :
  • Ist

VIVA – Hasil pemeriksaan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sumatera Utara terhadap 5 oknum polisi dalam kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat non aktif, Terbit Rencana Peranging-angin tidak terbukti terlibat. 

Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi menjelaskan lima anggota itu yaitu 4 polisi bertugas di Polres Langkat. Kemudian, satu lagi bertugas di Polres Binjai. Mereka hanya mengetahui aktivitas kerangkeng manusia tersebut, namun tidak melapor.

"Terkait apa peran kelimanya, mereka adalah mengetahui. Tetapi, mereka tidak melaporkan kepada atasannya atau pimpinannya," kata Hadi kepada wartawan, Selasa 24 Mei 2022.

Hadi menyampaikan Bidang Propam Polda Sumut sudah melakukan sidang kode etik terhadap 5 personel kepolisian tersebut. Sanksi diputuskan beragam diberikan kepada kelima polisi itu.

"Sanksinya ada yang demosi, ada yang penundaan kenaikan pangkat, mutasi, tidak menerima gaji berkala, ada berbagai macam sanksi yang diberikan kepada kelima orang itu, sesuai dengan perannya masing-masing. Dan, itu sudah kita sidangkan," jelas Hadi.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi.

Photo :
  • Putra Nasution/VIVA.

Menurut dia, untuk pemeriksaan terhadap kelima polisi juga sudah dilakukan dengan prosedur dan peraturan institusi Polri. Dengan ini, Hadi mengatakan pengusutan keterlibatan oknum polisi itu, sudah selesai.