Dudung Tak Toleransi Prajurit TNI Terlibat Kasus Kerangkeng Manusia

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman saat melakukan kunjungan ke Kodam V/Brawijaya, Surabaya, Sabtu, 21 Mei 2022.
Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman saat melakukan kunjungan ke Kodam V/Brawijaya, Surabaya, Sabtu, 21 Mei 2022.
Sumber :
  • ANTARA

VIVA – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman tak menoleransi lima oknum prajurit TNI AD yang terlibat dalam kasus kerangkeng manusia, di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

"Kasad tidak akan menolerir setiap pelanggaran hukum yang melibatkan anggotanya. Jika sampai terjadi anggota terlibat pelanggaran hukum, maka tetap akan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku," kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Tatang Subarna dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu, 21 Mei 2022.

Lima oknum anggota TNI AD yang diduga terlibat dalam kasus kerangkeng manusia milik Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin sudah ditetapkan sebagai tersangka pelaku penyekapan ditahan di Instalasi Tahanan Militer Polisi Militer Kodam (Pomdam) I/Bukit Barisan.

Polisi memeriksa ruang kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu, 26 Januari 2022.

Polisi memeriksa ruang kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu, 26 Januari 2022.

Photo :
  • ANTARA/Oman

"Benar, telah dilakukan penahanan terhadap lima orang oknum anggota TNI AD yang telah ditetapkan penyidik sebagai tersangka untuk pelimpahan berkas hasil penyidikan ke Oditurat Militer Medan," kata Tatang.

Jenderal bintang satu ini menjelaskan bahwa penyidik Pomdam I/Bukit Barisan masih bekerja memproses hukum kelima oknum anggota TNI itu.

"Siapa pun nanti yang terbukti terlibat di dalam persoalan kerangkeng manusia tersebut pasti akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku," kata Tatang.