- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA – Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Hermanto meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di tengah maraknya wabah Penyakit Mulut dan Kaki (PMK) pada hewan jelang pelaksanaan Idul Adha 1443 H.
Hermanto menuturkan, dalam Rapat Kerja Komisi IV, Menteri Pertanian menyampaikan Wabah PMK sudah terdeteksi di 82 kabupaten/kota pada 16 propinsi. Sampai tanggal 22 Mei 2022 telah terdapat 5.454.454 dari 13.841.258 ekor populasi sapi dan kerbau terdampak PMK.
“Fatwa MUI tentang hewan kurban yang memenuhi syariat Islam ditengah wabah PMK tentu ditunggu oleh masyarakat. Fatwa tersebut mendesak dikeluarkan agar timbul rasa aman dan tenang dikalangan umat Islam yang menunaikan ibadah kurban,” kata Hermanto dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 25 Mei 2022.
Mengenai wabah PMK, lanjut Hermanto, Menteri Pertanian telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan dalam situasi wabah PMK.
“SE ini harus segera disebarkan. SE ini bisa menjadi input bagi Fatwa MUI sekaligus pedoman bagi peternak dan masyarakat dalam transaksi jual beli hewan kurban sapi, kerbau dan kambing,” kata Legislator dari FPKS DPR RI ini.
Hermanto juga meminta kepada Menteri Pertanian, agar jangan sampai PMK dijadikan sebagai isu perang dagang mengingat sebentar lagi masyarakat muslim akan merayakan Hari Raya Idul Adha 1443 H.
“Menjelang dan saat hari raya Idul Adha tentu terjadi peningkatan permintaan sapi, kerbau dan kambing untuk keperluan kurban. Isu PMK jangan jadi alasan masuknya sapi/kerbau impor ke Indonesia. Bila hal itu terjadi maka tentu akan sangat merugikan peternak lokal. Beri peluang pasar jelang Idul Adha bagi peternak lokal agar bisa meraih keuntungan,” kata Hermanto.
Selain itu, Hermanto juga minta Menteri Pertanian agar secara serius menangani wabah PMK agar penyebarannya tidak meluas dengan cara memberikan vaksin, membatasi mobilitas sapi/kerbau serta memperkuat sistem dan pelaksanaan kerja karantina hewan di setiap pintu masuk dan perbatasan.
“Pengendalian tidak hanya pada ruang gerak hewan di daerah-daerah tetapi juga mencegah masuknya hewan sapi/kerbau dalam bentuk hidup, daging mentah maupun olahan dari luar negeri,” imbuh legislator dari Dapil Sumbar I ini.
