- VIVA.co.id/Edwin Firdaus
VIVA - Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menyediakan vaksin halal sesuaidengan putusan Mahkamah Agung. Hal itu menyusul lambatnya pemerintah dalam mengeksekusi putusan MA yang sudah disahkan sejak 14 April 2022, sementara sudah banyak rakyat yang disuntikkan vaksin yang tidak halal karena terpaksa.
BPK Temukan Banyak Kejanggalan
“Apalagi BPK menemukan banyak kejanggalan terkait proyek pengadaan di Kementerian Kesehatan selama pandemi COVID-19 sejak pertama kali mencuat di Indonesia pada tahun 2020 yang nilainya mencapai triliunan rupiah,” kata Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI, Ammar Multazim Bil Haq, saat dihubungi, Rabu, 1 Juni 2022.
Unjuk Rasa Mahasiswa KAMMI
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
Ammar menyampaikan belum adanya roadmap dalam produksi vaksin halal dalam negeri serta Menkes menyatakan masih menerima donasi vaksin dari negara luar yang hampir kadaluarsa menunjukkan pemerintah tidak serius menjalankan putusan MA.
"Ini tidak bisa dibenarkan, sebagai negara yang menganut asas negara hukum, pemerintah seharusnya taat dan patuh terhadap keputusan tertinggi Mahkamah Peradilan di negara ini. Kalau tidak maka rusak tatanan demokrasi negara kita," kata dia.
Gerakan Selamatkan Indonesia
Oleh karena itu, lanjut Ammar, organisasinya meluncurkan kembali Gerakan Selamatkan Indonesia dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila yang jatuh pada hari ini, Rabu 1 Juni 2022. Salah satu permasalahan yang diangkat dalam gerakan ini terkait kewajiban pemerintah dalam menyediakan vaksin halal.
Ia juga menyampaikan bahwa PP KAMMI akan menginstruksikan kepada seluruh kadernya untuk mengisi ruang diskusi dan aksi gerakan moral turun ke jalan. Selain masalah vaksin halal, juga terdapat permasalahan lainnya di Republik ini.
"Insya Allah kami akan menginstruksikan kepada jajaran pengurus wilayah dan pengurus daerah untuk melakukan gerakan aksi turun ke jalan menyerukan selamatkan Indonesia," kata Ammar.
Enam Poin
Ia menambahkan terdapat 6 poin yang akan menjadi fokus dalam Gerakan Selamatkan Indonesia ini. Pertama, selamatkan Indonesia dari Oligarki dan Krisis Ekonomi. Kedua, selamatkan Indonesia dari Mafia Hukum. Ketiga, selamatkan Masa Depan Demokrasi Indonesia.
Keempat, selamatkan Generasi Muda Indonesia. Kelima, selamatkan ideologi bangsa dari paham berbahaya, terakhir selamatkan kepentingan umat Islam.
Klarifikasi Isu Koalisi Prabowo Bergejolak soal Jatah Menteri, Sekjen Gerindra Bilang Begini
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra seluruh partai yang lama ataupun baru bergabung di KIM akan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama untuk mendukung pemerintah.
