Jokowi Digugat ke PTUN Gara-gara Minyak Goreng, Istana Merespon

Presiden Jokowi memberikan sambutan saat penyerahan zakat kepada Baznas
Presiden Jokowi memberikan sambutan saat penyerahan zakat kepada Baznas
Sumber :
  • ANTARA/Indra Arief

VIVA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, lantaran dianggap tak mampu membereskan masalah kelangkaan dan mahalnya minyak goreng. Gugatan ini dilayangkan oleh Sawit Watch dan kuasa hukum, didukung sejumlah organisasi sipil yakni Perkumpulan HuMa, Walhi Nasional, eLSAM, Greenpeace Indonesia, dan PILNET.

Terkait gugatan ini, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Shanti Purwono mengatakan, bahwa mengajukan gugatan adalah hak dari Warga Negara. Presiden Joko Widodo tentunya akan menghormati apa yang telah menjadi hak warga tersebut.

"Mengajukan gugatan adalah hak konstitusional warga negara dan Presiden menghormati hak tersebut. Jadi silahkan saja diajukan sesuai dengan prosedur yang berlaku," kata Dini, saat dikonfirmasi VIVA, Senin malam 6 Juni 2022

Terkait gugatan tersebut, Dini belum bisa berbicara lebih detail. Karena sampai saat ini salinan gugatan yang diajukan tersebut belum diterima oleh pihak Presiden.

"Nanti kami akan cek apakah salinan gugatan sudah diterima Setneg. Kami belum dapat memberikan komentar secara spesifik, kami harus mempelajari terlebih dahulu apa yang menjadi obyek sengketa dalam hal ini," kata Dini

Menurut Dini, dirinya sampai sekarang belum mengetahui secara jelas apa yang menjadi obyek sengketa. Keputusan mana yang dipermasalahkan oleh para penggugat tersebut.

"Karena obyek sengketa PTUN itu kan keputusan TUN, jadi kita harus lihat nanti persisnya keputusan TUN yang mana yang disengkatakan," ujarnya

Sekadar Informasi, Presiden Jokowi bersama Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Kamis 2 Juni 2022. Presiden dan Mendag dianggap tak mampu membereskan kelangkaan dan mahalnya minyak goreng.

Penggugat menilai, kegagalan Presiden dan Mendag mencegah tinggi dan langkanya minyak goreng bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Khususnya asas kecermatan, asas kepentingan umum, dan asas keadilan.

"Kebijakan Presiden Joko Widodo yang telah melarang ekspor minyak sawit mentah per 22 April 2022 pada kenyataannya belum secara signifikan mengatasi masalah," kata Deputi Direktur eLSAM, Andi Muttaqien, kepada wartawan.