KPK Sita Dokumen Perizinan Bangun Apartemen dari Balai Kota Yogyakarta
- VIVA/Cahyo Edi (Yogyakarta)
VIVA – Sejumlah ruangan di Balai Kota Yogyakarta menjadi sasaran penggeledahan petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa 7 Juni 2022. Penggeledahan ini berkaitan dengan kasus suap yang menyeret nama eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti.
Penggeledahan dilakukan di ruangan Wali Kota Yogyakarta yang dulunya dipakai Haryadi Suyuti berdinas. Selain itu, penggeledahan dilakukan pula di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) dan ruangan Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Pemukiman (DPUKP).
Terkait penggeledahan yang dilakukan KPK ini, Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta Sumadi pun angkat bicara. Sumadi membeberkan dalam penggeledahan ini, petugas KPK membawa sejumlah berkas perizinan.
Sumadi menyebut dokumen yang dibawa KPK ini berkaitan dengan proses perizinan pembangunan hotel dan apartemen yang dilakukan ketika Haryadi Suyuti masih menjabat. Haryadi Suyuti menjabat Wali Kota sejak tahun 2012 hingga 2022.
"Saya dilapori oleh teman-teman ada berkas-berkas yang diambil oleh rekan-rekan KPK. Saya belum tahu detailnya (jenis berkas), tapi yang berkaitan dengan proses-proses di apartemen dan beberapa perizinan, pokoknya ada beberapa berkas yang mungkin itu rangkaian," kata Sumadi saat dihubungi, Rabu 8 Juni 2022.
ilustrasi Izin Mendirikan Banguan / jakarta.go.id
"Mungkin juga termasuk perizinan-perizinan (hotel dan apartemen) yang diterbitkan sebelum kejadian kemarin tapi masih di bawah kewenangan beliaunya (Haryadi)," lanjut Sumadi.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya petugas KPK melakukan penggeledahan sejak pukul 11.15 WIB hingga 20.00 WIB. Ada tiga koper berukuran besar yang dibawa petugas KPK dari penggeledahan ini.
Dua koper diketahui berasal dari ruangan Wali Kota Yogyakarta sementara satu koper didapat dari Dinas PUKP.
SYL Minta Kasus TPPU Dipercepat ke Hakim: Saya Makin Kurus, Usia Sudah 70 Tahun
Mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo alias SYL meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat agar segera merampungkan kasus Tindak Pidana Pen
