Jokowi: Saya Tak Bisa Toleransi Kerugian Negara karena Ego Sektoral

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato secara virtual dalam Konferensi Tingkat Tinggi Global COVID-19 II di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis 13 Mei 2022.
Sumber :
  • ANTARA/Gilang Galiartha

VIVA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan agar seluruh jajaran pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah bisa saling terbuka, bersinergi, serta menghindari ego sektoral dalam menyelesaikan permasalahan. Salah satunya dalam menyelesaikan sengketa lahan. 

Jokowi menyampaikan demikian saat meresmikan pembukaan Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Summit) 2022 di Marina Togo Mowondu, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, pada Kamis, 9 Juni 2022.

"Saya tidak bisa menoleransi terjadinya kerugian negara, terjadinya kerugian masyarakat yang disebabkan ego sektoral dan ego lembaga. Nggak itu, sudah setop, cukup setop! Persoalan dimulai dari sini, semuanya harus membuka diri," kata Jokowi.

Presiden Joko Widodo umumkan ekspor minyak goreng.

Photo :
  • Biro Pres dan Media Istana Kepresidenan.

Jokowi juga menekankan adanya ego sektoral antara kementerian/lembaga yang masih jadi penghambat dalam menyelesaikan berbagai persoalan negara. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut integrasi antarkementerian/lembaga merupakan hal terpenting yang harus dilakukan.

"Pemerintah daerah, kabupaten/kota, di provinsi, di pusat tidak bekerja secara terintegrasi, jalan sendiri-sendiri, egonya sendiri-sendiri. Kalau diterus-teruskan nggak akan rampung persoalan negara, persoalan bangsa ini nggak akan rampung," jelas Jokowi

"Persoalannya kelihatan, solusinya kelihatan, tapi tidak bisa dilaksanakan hanya gara-gara ego sektoral," lanjut Jokowi.

Selain itu, dia mengatakan permasalahan sengketa tanah harus segera diselesaikan. Jokowi menyebut, hal tersebut bukan suatu persoalan yang kecil dan dapat berdampak pada kehidupan sosial bahkan kondisi perekonomian masyarakat.

Sri Agustin, Nasabah Mekaar yang Dipuji Jokowi Berbagi Tips Eksis Jalani Usaha Sambel

"Ini hati-hati dampak sosial, dampak ekonominya ke mana-mana. Dan, kalau sudah pegang yang namanya sertifikat, ini bisa memberikan trigger kepada ekonomi karena bisa dipakai untuk kolateral, bisa dipakai untuk jaminan, untuk mengakses permodalan ke bank, ke lembaga keuangan," jelas Jokowi.

Kemudian, ia menambahkan dengan keberadaan GTRA diharapkan seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah bisa saling bersinergi dan berintegrasi dalam menyelesaikan persoalan sengketa lahan. Jokowi mengaku dirinya menghargai pertemuan GTRA. 
 
"Kita harapkan segera bisa mengintegrasikan, memadukan seluruh kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah. Semuanya bekerja dengan tujuan yang sama menyelesaikan masalah-masalah lahan yang ada di masyarakat. Nggak ada yang lain, agar sengketa lahan bisa kita selesaikan," ujar Jokowi.

Budi Gunadi Klaim Berhasil Jadi Menkes Karena Jokowi Tidak Pernah Masuk Rumah Sakit
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri berswafoto dengan Plt Ketum PPP Mardiono, serta capres Ganjar Pranowo di kantor pusat PDIP, Jakarta, Minggu, 30 April 2023.

Petinggi PPP Minta Pimpinan Realistis Segera Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Ketua Mahkamah Partai PPP Ade Irfan Pulungan meminta partainya realistis dan segera merapat ke koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

img_title
VIVA.co.id
25 April 2024