- ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
VIVA – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), diyakini bisa menjadi institusi yang efektif, untuk mencegah terjadinya korupsi. Selain itu bahkan menggerekkan ekonomi. Hal itu dikatakan anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun.
Itu dikatakan Misbakhun, karena menurutnya lembaga yang dipimpin Abdullah Azwar Anas tersebut, memiliki peran penting dalam menentukan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah.
Misbakhun mengatakan itu, karena selama ini memang kasus-kasus korupsi di birokrasi didominasi terkait dengan pengadaan barang dan jasa.
"Kalau kita ingin bicara bagaimana pencegahan korupsi, fokusnya sebenarnya ada di LKPP, karena kasus korupsi yang paling kuat (dominan) ada di pengadaan barang dan jasa," ujar Misbakhun, dalam keterangannya, Kamis 16 Juni 2022. Itu disampaikannya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR dengan LKPP di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, hari ini.
Tetapi afirmasi penting dilakukan terhadap LKPP. Politisi Golkar ini mengatakan, aksi afirmatif bisa dilakukan melalui penguatan anggaran.
Dia merinci anggaran untuk LKPP pada 2023 sebesar Rp200,22 miliar. Maka dari nilai itu, sebanyak Rp38 miliar akan dialokasikan untuk perbaikan sistem.
"Apakah itu cukup?" ucap Misbakhun.
Lalu, pria yang pernah menjadi pegawai Direktorat Jenderal Pajak tersebut kemudian menyinggung situs LKPP yang tak bisa diakses. Misbakhun menduga server overkapasitas.
Anggota DPR asal Pasuruan, Jawa Timur itu mengaku pernah diajak melihat server LKPP. Seluruh pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat maupun pemda bermuara ke server tersebut.
Jelas Misbakhun, LKPP memiliki sejumlah aplikasi yang dikelola server itu. Seperti SIKaP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia), SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), dan AMEL (Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal). Tetapi dalam pengamatannya, desain teknologi yang digunakan tidak mendukung untuk kebutuhan itu.
"Eggak akan kuat servernya, downtime (layanan daring terhenti) pasti akan terjadi dan akan menjadi langganan," katanya.
Misbakhun mengingatkan bagaimana arahan Presiden Jokowi, tentang pentingnya pengadaan barang dan jasa di pemerintah. Yakni untuk mendongkrak penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan porsi UMKM dan koperasi, serta mempercepat penyerapan APBN maupun APBD.
Maka berdasarkan arahan Kepala Negara tersebut, maka menurutnya sudah seharusnya LKPP mampu menyediakan sistem yang lebih menarik bagi UMKM ketimbang platform marketplace.
"Jangan sampai UMKM kita lebih senang menautkan katalog mereka di Tokopedia, Shopee, dan lainnya daripada yang disediakan oleh pemerintah," ucap Misbakhun.
Misbakhun juga mewanti-wanti Azwar Anas dan jajarannya, agar secara ketat melakukan penyaringan terhadap pihak yang memasang katalog di LKPP. Jangan sampai lembaga tersebut kebobolan oleh perusahaan asing yang menyaru menjadi UMKM untuk menawarkan produknya di katalog.
"Ibaratnya jangan sampai orang Indonesia membeli peniti ke China, atau pemda ketika mencari barang ternyata tidak ada di katalog LKPP, akhirnya membeli secara ritel di platform-platform online," ujarnya.
Tetapi Misbakhun yakin jika Azwar Anas dengan rekam jejaknya yang positif, akan mampu membawa LKPP menjadi institusi sesuai keinginan Presiden Jokowi. Mengingat sejak menjadi Bupati Banyuwangi, sukses membawa daerah tersebut.
"Saya percaya beliau, kreativitasnya ada dan bisa membawa ini (LKPP)," kata Misbakhun.
