Jokowi: Anggaran Ketahanan Pangan Gede Banget, Hasilnya Apa?

Presiden Jokowi
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Anwar Sadat

VIVA – Presiden Joko Widodo mempertanyakan anggaran ketahanan pangan yang begitu besar digelontorkan mencapai Rp92,3 triliun pada 2022, tapi hasilnya tidak konkret. Jokowi pun mengultimatum kalau tidak jelas hasilnya lebih baik belikan beras untuk stok.

Istana Tegaskan Jokowi Tidak Ada Agenda Kunjungan Kerja ke Surabaya

"Kalau kita lihat anggaran pemerintah untuk ketahanan pangan ini gede banget. 2018 itu Rp86 triliun. Tahun 2022 ini Rp92,3 triliun. Gede banget loh ini, hasilnya apa setiap tahun? Konkret apa? Harus jelas. Kalau enggak Rp92 triliun, kita pakai aja belikan beras untuk stok aja," kata Jokowi di Istana Kepresidenan pada Senin, 20 Juni 2022.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo

Photo :
Kembangkan Produk Urea dan Amonia, Pupuk Indonesia Gandeng BUMN Brunei BFI

Maka dari itu, Jokowi meminta kepada jajarannya untuk fokus meningkatkan produksi besar-besaran, baik petani, korporasi hingga BUMN supaya jangan mengikuti rutinitas harian. Namun, jenis komoditas yang ditanam sesuai dengan karakteristik daerah.

"Saya lihat, sorgum di NTT misalnya. Ditanam jagung hidup, begitu ditanam sorgum hijau, sangat hijau dan sangat kelihatan subur sekali. Ini kan ternyata di NTT yang banyak adalah sorgum," jelas dia.

Budi Gunadi Klaim Berhasil Jadi Menkes Karena Jokowi Tidak Pernah Masuk Rumah Sakit

Menurut dia, apabila produksi besar-besarannya sudah berjalan, tentu bisa segera dipastikan siapa penjamin komoditasnya atau off taker-nya. Sehingga, petani yang produksi terus menerus pun ada pembelinya juga.

"Jangan sampai petani produksi banyak, Bulog enggak ambil, RNI enggak ambil. Ini mekanisme harus segera diputuskan. Kemarin kita sampaikan dengan Menteri BUMN segera siapa, produknya apa, biayanya seperti apa," ujarnya.

Akan tetapi, Jokowi mengingatkan apabila sudah mengambil banyak dari petani harus segera dijualkan agar tidak terjadi penumpukan yang akhirnya kualitas menurun hingga rusak atau busuk.

"Artinya semua harus ada perencanaannya, rencana besarnya seperti apa sudah kita sampaikan, pelaksanaanya juga harus ada. Ini memang membutuhkan sebuah orkestrasi yang baik antara kementerian/lembaga, BUMN, swasta dengan semua daerah," tandasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya