- Istimewa
VIVA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bertemu dengan Ketua Dewan Pers, Azyumardi Azra, di Mabes Polri. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas terkait program edukasi hingga pencegahan polarisasi saat pemilu.
Dewan Pers temui Kapolri
- Istimewa
Buat Mou
"Kita membuat MoU untuk melakukan program-program pertukaran informasi, sosialisasi, edukasi terkait dengan hal yang perlu kita kerjakan. Juga membahas beberapa tantangan kedepan yang akan kita hadapi, terkait pemberitaan hingga cooling system untuk mencegah polarisasi," ujar Sigit di Mabes Polri, Selasa, 21 Juni 2022.
Sigit menuturkan polarisasi biasanya terjadi karena penggunaan politik identitas selama pemilihan umum. Kadang, polarisasi pemilu ini berdampak pada perpecahan anak-anak bangsa.
Baca juga: Kapolri Resmi Tinjau Ulang Putusan Sidang Etik AKBP Brotoseno
Literasi Pendidikan
Melalui, pertemuan tersebut, Sigit menekankan pihaknya bersama Dewan Pers akan memberikan literasi pendidikan untuk menciptakan politik yang sehat. Sehingga tidak ada perpecahan yang terjadi antara kelompok manapun.
"Jadi ini yang tadi kita bahas dan sepakat kita ke depan, kita harus menjaga ini semua sehingga kita bisa memberikan literasi pendidikan tentang bagaimana bersama-sama menjaga politik yang sehat. Tentunya ini menjadi perhatian kita bersama," katanya.
Poin-poin Penting yang Dibahas
Dalam kesempatan yang sama, Azyumardi Azra mengurai sejumlah poin-poin penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
Pertama, terkait dengan persiapan menghadapi pemilu untuk menciptakan koheresi sosial atau keutuhan sosial. Sebab, dinamika politik bisa menjadi faktor untuk memecah belah masyarakat.
"Kita ingin masyarakat kita tidak terpecah belah, dan oleh karena itu kita di Dewan Pers berharap agar kawan-kawan media tidak memakai diksi-diksi yang memecah belah anak bangsa yang selama ini masih dipakai, kita harapkan itu tidak dipakai lagi," kata Azyumardi.
Kemudian, poin kedua, yaitu dengan meningkatkan kualitas jurnalistik. Menurut Azyumardi, saat ini banyak sekali beredar disinformasi dan misinformasi serta berita hoaks yang memuat provokasi dan mengadu domba masyarakat.
"Kami bersama-sama ingin meningkatkan kualitas jurnalistik kita dan kita berharap pelayanan yang diberikan bisa berdasarkan pada jurnalisme yang terverifikasi. Jadi bukan dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan jurnalistik hanya untuk kepentingan tertentu, salah satunya ekonomi," katanya.
Azyumardi menegaskan kedua poin tersebut akan dilaksanakan mulai dari lingkungan Polri hingga instansi terkait dari tingkat lokal hingga nasional. Ia berharap perubahan ini bisa membawa kesatuan negara selama Pemilu semakin kuat.
"Kita harap, kita bisa mengembangkan jurnalisme yang betul-betul positif untuk pembangunan, penguatan kesatuan negara, bangsa kita Indonesia," kata Azyumardi.
