Tim Sidang PK Putusan Etik AKBP Brotoseno Dibentuk, Isinya Jenderal

Wakapolri Komjen Gatot Eddy
Wakapolri Komjen Gatot Eddy
Sumber :
  • VIVA / Foe Peace

VIVA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit telah menunjuk Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono untuk memimpin Sidang Komisi Kode Etik dan Profesi (KKEP) atas putusan AKBP Raden Brotoseno. Tentu, tim ini dibentuk setelah dilakukan kajian oleh tim peneliti yang dipimpin Brigjen Hotman Simatupang.

“Informasi yang saya dapat dari Kadiv Propam, hari ini sudah disahkan untuk sidang KKEP Komisi PK atas peninjauan kembali KKEP AKBP BS (Brotoseno),” kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri pada Rabu, 29 Juni 2022.

Menurut dia, Kapolri telah mengesahkan dan menunjuk Wakapolri sebagai pimpinan sidang KKEP PK terhadap AKBP Brotoseno. Sementara, anggotanya terdiri dari Irwasum Polri Komjen Agung Budi Maryoto, Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Wahyu Widada, Kepala Divisi Hukum Polri dan Kepala Divisi Propam Irjen Ferdy Sambo.

“Telah dibentuk dan segera mungkin tim ini akan bekerja. Tim ini sesuai perintah Bapak Kapolri bekerja secepatnya guna memberikan keputusan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Waktunya 14 hari. Bapak Kapolri sudah menyampaikan ke Pak Wakapolri segera mungkin sidang ini digelar,” ujarnya.

Adapun, lanjut Dedi, putusan Sidang KKEP PK ini nantinya dapat berupa menguatkan sanksi putusan sidang KKEP; memberatkan sanksi putusan sidang KKEP. Tentunya, keseluruhan hasil sidang tersebut bersifat mengikat dan tidak bisa ditinjau ulang. “Kalau sudah diputuskan Bapak Wakapolri, final,” tandasnya.

Salinan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 yang diperoleh VIVA, salinan tersebut ditetapkan pada Selasa, 14 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kemudian, Peraturan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian ini diundangkan pada 15 Juni 2022.

Pada Bab VI, diatur tentang KKEP Peninjauan Kembali (PK) mulai Pasal 83 hingga Pasal 91. Pasal 83 Ayat (1) berbunyi, Kapolri berwenang melakukan peninjauan kembali atas putusan KKEP atau putusan KKEP Banding yang telah final dan mengikat. Lalu, Ayat (2) disebutkan, bahwa Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud Ayat (1), dilakukan apabila: