Jadi Polemik, Pemerintah Diminta Tak Perlu Buru-buru Soal RKUHP

Aksi Demonstrasi Tolak RKUHP dan UU KPK di gedung DPR/MPR. (Foto ilustrasi)
Aksi Demonstrasi Tolak RKUHP dan UU KPK di gedung DPR/MPR. (Foto ilustrasi)
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

VIVA – Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa menyoroti polemik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menjadi polemik saat ini. Menurutnya, RKUHP yang menjadi polemik harus segera dievaluasi oleh Pemerintah maupun DPR.

"Tentunya perlu evaluasi segera, RKUHP ini jangan sampai diputuskan padahal masih berpolemik, masih ada pro dan kontra yang membuat publik tak sejalan dengan hal ini," kata Herry Mendrofa dalam keterangan tertulisnya, Kamis 30 Juni 2022.

Lalu, Herry juga menyayangkan sikap pemerintah yang kurang transparan ke publik soal RKUHP yang segera disahkan oleh DPR tersebut. Hal tersebut lah yang menjadi salah satu pemicu terjadinya polemik di kalangan publik.

Baca juga: Muhammadiyah Tetapkan Idul Adha Jatuh pada Sabtu 9 Juli 2022

"Sejauh ini transparansi kurang ke publik, draft RKUHPnya pun tak bisa diakses ini yang jadi persoalan mendasar. Artinya kebutuhan publik untuk akses soal ini sebenarnya agar terang benderang," ucap Herry.

Selain itu, kata Herry, pemerintah tak perlu terburu-buru mengesahkan RKUHP jika masih menjadi polemik di kalangan publik.

"RKUHP ini cukup fundamental dan penting bagi masyarakat sehingga dalam memutuskannya pun Pemerintah tidak perlu grasah-grusuh, baiknya lebih memikirkan suasana kebatinan publik saat ini," ujarnya.