- papua.go.id
VIVA – DPR RI menggelar rapat paripurna ke-26 masa sidang V tahun sidang 2021-2022 hari ini. Dalam rapat paripurna itu, DPR menyetujui 3 Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait provinsi baru Papua atau DOB (Daerah Otonomi Baru) Papua.
Pantauan detikcom, rapat paripurna digelar di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 30 Juni 2022 Terlihat Hadir Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Lodewijk F Paulus, Rachmat Gobel. Rapat paripurna dipimpin oleh Dasco.
"Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU Provinsi Papua Selatan, RUU Provinsi Papua Tengah, dan RUU Provinsi Pegunungan dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?" tanya Dasco kepada peserta rapat.
“Setuju!” Jawab kompak forum rapat.
Penamaan Kental Akan Adat
Aparat memediasi kesepakatan damai 2 kelompok suku di Nduga dan Lanny Jaya Papua
- VIVA/Aman Hasibuan
Penamaan 3 calon provinsi baru di Papua itu diusulkan disesuaikan dengan wilayah adat. Untuk nama Papua Selatan adalah Provinsi Ha Anim, Papua Tengah bernama Provinsi Meepago, dan untuk Papua Pegunungan Tengah adalah Provinsi Lapago.
Berikut ini kabupaten-kabupaten yang masuk wilayah 3 provinsi baru di Papua tersebut:
Papua Selatan (Ha Anim), Ibu kota: Merauke
- Kabupaten Merauke
- Kabupaten Mappi
- Kabupaten Asmat
- Kabupaten Boven Digoel
Papua Tengah (Meepago), Ibu Kota: Nabire
- Kabupaten Paniai
- Kabupaten Mimika
- Kabupaten Dogiyai
- Kabupaten Deyiai
- Kabupaten Intan Jaya
- Kabupaten Puncak
- Kabupaten Puncak Jaya
- Kabupaten Nabire
Papua Pegunungan Tengah (Lapago), ibu kota: Jaywijaya
- Kabupaten Jayawijaya
- Kabupaten Lanny Jaya
- Kabupaten Memberamo Tengah
- Kabupaten Nduga
- Kabupaten Tolikara
- Kabupaten Yahukimo
- Kabupaten Yalimo
Pemerataan Pembangunan
Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya mendukung rencana pemekaran wilayah tiga provinsi baru di Papua. Puan mengklaim pemekaran tersebut untuk mendukung pemerataan pembangunan di Papua.
"Penambahan provinsi di Indonesia bagian timur untuk mendukung pemerataan pembangunan di Papua dan untuk melayani Papua lebih baik lagi," kata Puan dalam keterangan tertulis
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) itu menyebut pemekaran wilayah di Papua itu juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan masyarakat Papua. "UU yang mengatur pemekaran tiga wilayah baru ini juga sebagai upaya untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Papua," ucapnya.
Puan pun memastikan soal pemekaran wilayah itu nantinya akan tetap diselaraskan dengan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Doli menjelaskan bahwa Nabire jadi ibu kota Papua tengah dengan pertimbangan untuk pemerataan pembangunan.
"Pertama, ini kan pemekaran tujuan untuk pemerataan pembangunan. Nah Mimika dengan kota Timikanya itu kan sudah menjadi kota yang cukup maju, bukan hanya kota yang dikenal di Indonesia, tetapi di dunia internasional," ucapnya.
"Jadi kalau misal kita tarik (ibu kota) lagi di situ (Mimika), berarti kan daerah lain ya tidak tercapai aspek pemeratannya," kata dia.
