Andririni Yaktiningsasi Dieksekusi ke Lapas Tangerang

Plt Jubir KPK Ali Fikri
Plt Jubir KPK Ali Fikri
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeksekusi Andririni Yaktiningsasi (AY) terkait kasus korupsi Perum Jasa Tirta II. Terpidana AY dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II Tangerang

"Jaksa Eksekutor Eva Yustisiana pada 29 Juni 2022 telah selesai melaksanakan Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Bandung yang mempunyai kekuatan hukum tetap dengan terpidana Andririni Yaktiningsasi ke Lapas Kelas II A Tangerang," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Kamis 30 Juni 2022.

 Juru Bicara KPK, Ali Fikri

Juru Bicara KPK, Ali Fikri

Photo :
  • ANTARA

Terpidana Andiririni akan menjalani masa hukuman selama empat tahun penjara dan diwajibkan membayar denda sebesar Rp400 juta serta uang pengganti sebesar Rp2,6 miliar.

"Terpidana tersebut akan menjalani masa pemidanaan badan selama 4 tahun dikurangi selama masa penahanan yang sudah dijalani. Kewajiban membayar pidana denda sebesar Rp400 juta dan juga membayar pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp2,6 Miliar," ujar Ali.

Sebelumnya dalam kasus ini, Djoko Saputro dan Andririni Yaktiningsasi selaku swasta ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pekerjaan jasa konsultasi di Perum Jasa Tirta II tahun 2017. 

Djoko Saputro usai diangkat menjadi direktur utama Perum Jasa Tirta II pada 2016, diduga menginstruksikan agar melakukan revisi anggaran di perusahaan BUMN itu. Revisi anggaran kemudian dilakukan dengan mengalokasikan tambahan anggaran pada pekerjaan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan strategi korporat yang pada awalnya senilai Rp2,8 miliar menjadi Rp9,55 miliar.

Pada relokasi anggaran untuk Perencanaan Strategis Korporat dan Proses Bisnis senilai Rp3,82 miliar, sedangkan perencanaan komprehensif pengembangan SDM Perum Jasa Tirta II sebagai Antisipasi Pengembangan Usaha Perusahaan Rp5,73 miliar. KPK menduga perubahan tersebut dilakukan tanpa adanya usulan bank dan unit lain serta tidak sesuai aturan yang berlaku.

Setelah revisi anggaran, Djoko pun memerintahkan Andririni Yaktiningsasi menjadi pelaksana pada kegiatan tersebut. Dalam dua kegiatan itu, Andririni diduga menggunakan bendera perusahaan PT Bandung Management Economic Center dan PT 2001 Pangripta.

Realisasi penerimaan pembayaran untuk kedua pelaksanaan proyek sampai dengan 31 Desember 2017 itu sebesar Rp5.564.413.800. Rinciannya, Pekerjaan Komprehensif Pengembangan SDM PJT II sebagai Antisipasi Pengembangan Usaha Perusahaan sebesar Rp3.360.258.000 dan Perencanaan Strategis Korporat dan Proses Bisnis sebesar Rp2.204.155.8410.

Akibat kasus ini, kerugian negara mencapai sekitar Rp3,6 miliar yang perhitungannya berasal dari keuntungan yang diterima Andririni dari kedua pekerjaan tersebut atau setidaknya lebih dari 66 persen dari pembayaran yang telah diterima.