- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA Nasional – Kepala Bidang Pembinaan Jasa Usaha dan Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung, Edward Edo Parlindungan meminta para pengelola wisata memperketat penerapan protokol kesehatan (Prokes) mengantisipasi lonjakan kasus saat masa liburan sekolah.
"Liburan sekolah ini selalu menjadi momentum (kenaikan kasus COVID-19). Kita sudah berkoordinasi dengan tempat wisata untuk melaksanakan SOP dalam melaksanakan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan," kata Edward, Senin, 4 Juli 2022.
Menurutnya, para pengelola tempat wisata memperhatikan Perwal yang berlaku saat ini di Kota Bandung pada PPKM Level 1. "Mereka menjalankan segala sesuatu sesuai Perwal yang berlaku. Nanti pada saatnya, kita juga akan monitoring tempat wisata," katanya.
Taman Balai Kota Bandung
- Tangkapan Layar
Sesuai Perwal Kota Bandung Nomor 80 Tahun 2022, terkait PPKM Level 1, terdapat beberapa aturan seperti kegiatan area publik, taman umum, museum dan galeri seni. Tempat tersebut dapat beroperasi, buka pada pukul 10.00 - 21.00 WIB dan pengunjung maksimal 75 persen dari kapasitas.
Edo menerangkan, sesuai tempat wisata ada di Perwal ruang terbuka atau tematik terdapat 6 tempat. Di antaranya, Saung Angklung Udjo, Trans Studio Bandung, Karang Setra, Kiara Artha Park dan Taman Lalu Lintas. "Kalau yang ada di Perwal itu, ruang terbuka atau tematik ada 6, dan 9 museum," ujarnya.
Edo juga meminta wisatawan untuk memilih alternatif wisata lain jika tempat tujuan wisata penuh. "Kepada pengelola mohon untuk melaksanakan protokol kesehatan menjalankan sesuai aturan yang berlaku. Kalau level 1 maka ikuti," katanya.
"Kepada para wisatawan, kalau tujuan wisatanya penuh, cari alternatif lain. Sehingga tidak menumpuk pada satu tempat atau titik tujuan wisata. Karena meminimalisir terjadi kerumuman," katanya.
KPK Periksa Anggota DPR Fraksi PDIP Ihsan Yunus soal Dugaan Korupsi APD di Kemenkes
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ihsan Yunus terkait kasus dugaan korupsi Alat Pelindung Diri (APD)
