- VIVA.co.id/ Lilis Khalisotussurur
VIVA Nasional – Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, angkat bicara mengenai dugaan penyelewengan donasi yang dilakukan oleh lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Yandri mengatakan, oknum yang melakukan penyelewengan dana umat oleh ACT harus ditindak hukum.
Menurut Yandri, penyelewengan dana sosial, berapapun jumlahnya harus tetap ditindak. Sebab dana tersebut adalah dana untuk kegiatan sosial dan untuk membantu masyarakat yang tertimpa musibah bukan untuk kepentingan pribadi.
"Maka berapapun yang diselewengkan itu menurut saya harus ditindak, bahkan kalau perlu ya dibubarkan ACT, diaudit, dipanggil para pihak, dipublikasi apa persoalannya, apa penyelewengannya dengan terang benderang," kata Yandri, ketika dikonfirmasi wartawan, Selasa 5 Juli 2022
Dengan adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum dan Pemerintah, maka diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat. Sehingga masyarakat tetap mau memberikan sumbangsihnya melalui yayasan-yayasan yang lain yang sehat dan tidak melakukan penyimpangan.
"Nah tapi, agar tidak menjadi gunung es, kita berharap Kemensos menjadi pintu masuk untuk melakukan penertiban atau melakukan pendisiplinan kelompok filantropi atau yang menghimpun dana masyarakat supaya diawasi pemerintah," ujar Yandri.
Dia menambahkan, kalau perlu Pemerintah membentuk komisi pengawasan untuk mengawasi lembaga filantropi. Hal itu dibutuhkan agar ke depannya tak ada lagi peristiwa serupa yang terulang.
"Kalau perlu, dibentuk Komisi Pengawasan Yayasan Filantropi atau apapun namanya sehingga ada wadah atau ada jalur untuk masyarakat mengadu, atau ada yayasan yang menyimpang bisa langsung ditindak," ujar Yandri.
Baca juga: Densus 88 Masih Selidiki Dugaan Dana ACT untuk Kegiatan Terorisme
KPK Periksa Anggota DPR Fraksi PDIP Ihsan Yunus soal Dugaan Korupsi APD di Kemenkes
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ihsan Yunus terkait kasus dugaan korupsi Alat Pelindung Diri (APD)
