- Polri
VIVA Nasional – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan Polri akan selalu mengawal setiap kebijakan pemerintah termasuk pemekaran daerah otonomi baru (DOB) Papua. Menurut dia, Polri akan tetap mewaspadai pergerakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua yang menolak pemekaran.
“Polri tetap waspada terhadap kelompok KKB dan KKP (kelompok kriminal politik) yang akan melakukan tindakan anarkis dan menimbulkan korban jiwa,” kata Sigit saat upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Bhayangkara di Akademi Kepolisian Semarang pada Selasa, 5 Juli 2022.
Ia menjelaskan Polri telah mengubah pola operasi menyusul percepatan pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua, yakni pola operasi mengedepankan pendekatan soft approach melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, keagamaan, perekonomian, kebudayaan, dialog dan lainnya.
“Polri mendorong program Binmas Noken, dan Polri secara intensif melakukan penggalangan yang melibatkan tokoh agama, adat, dan masyarakat untuk mendorong program pembangunan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dan mendukung DOB,” jelas dia.
Diketahui, KKB Pimpinan Egianus Kogoya menolak keras rencana pemekaran daerah otonomi baru (DOB) Papua yakni Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Bahkan, mereka mengancam pejabat di Papua yang mendukung pemekaran DOB tersebut.
Sementara Bupati, Willem Wandik menyampaikan apresiasi atas disahkannya tiga Rangangan Undang-Undang tentang pembentukan daerah baru (DOB) Papua dalam rapat paripurna di Gedung DPR pada Kamis, 30 Juni 2022.
"Masyarakat Papua mendapat berkat hari ini adalah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Pegunungan yang baru saja disahkan," kata Wandik di Gedung DPR pada Kamis, 30 Juni 2022.
Dengan begitu, Wandik selaku perwakilan warga Papua mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), yang bekerja keras dalam melaksanakan tugasnya. Menurut dia, seluruh Indonesia ingin pemekaran terlalu banyak yang ada dalam pemerintahan pusat seperti Kementerian Dalam Negeri maupun DPR.
“Tapi ada kekhususan yang diberikan Provinsi Papua, yaitu oleh Presiden, DPR RI serta Komisi II bekerja keras sehingga pelaksanaan dan hari ini disahkan 3 provinsi. Puji Tuhan, ini adalah suatu peradaban baru dalam pemerintahan,” ujarnya.
Wandik yang merupakan Tim Kajian Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua ini menyebut pemerintah mempunyai hati besar sehingga memberikan pemekaran terhadap tiga Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Pegunungan.
“Sehingga daerah yang tak terkendali cukup jauh, ketertinggalan, keterbelakangan, dengan adanya pemekaran-pemekaran provinsi ini membuat satu kendali pemerintahan,” jelas dia.
Di samping itu, Wandik mengatakan disahkannya tiga provinsi daerah otonomi baru (DOB) Papua bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Sebab, tadinya ada dua provinsi sekarang menjadi tiga provinsi. Tentu, kedepan akan muncul pemimpin baru di tiga provinsi tersebut.
Bukan cuma itu, Wandik juga berharap ke depan akan berkembang investasi dan perekonomian atas disahkannya tiga provinsi tersebut. Maka dari itu, ia berharap Papua cepat maju dan bisa jalan terkendali dengan disahkannya tiga provinsi baru di Papua.
“Ini sejarah peradaban baru di Tanah Papua. Kami atas nama orang Papua, menyampaikan terima kasih atas kehadiran Provinsi Papua. Mudah-mudahan dengan adanya ini, daerah Papua cepat maju dan jalan terkendali pemerintahan komunikasi semua bisa berjalan,” tandasnya.
Berikut ini rincian pembentukan tiga pemerintah daerah baru hasil pemekaran Provinsi Papua:
1. Provinsi Papua Selatan
Kabupaten Merauke
Kabupaten Boven Digoel
Kabupaten Mapi
Kabupaten Asmat
2. Provinsi Papua Tengah
Kabupaten Nabire
Kabupaten Paniai
Kabupaten Mimika
Kabupaten Puncak Jaya
Kabupaten Puncak
Kabupaten Dogiai
Kabupaten Intan Jaya
Kabupaten Deian
3. Provinsi Papua Pegunungan Tengah
Kabupaten Jaya Wijaya
Kabupaten Yahukimo
Kabupaten Tolikara
Kabupaten Mambrano Tengah
Kabupaten Yalimo
Kabupaten Lani Jaya, dan
Kabupaten Enduga
Baca juga: INFOGRAFIK: Pemekaran di Papua, Indonesia Kini Punya 37 Provinsi
