VIVA – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan Aksi Cepat Tanggap (ACT) sementara ini belum masuk dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Terorisme (DTTOT). Hal itu diungkapkan Direktur Pencegahan BNPTBrigjen Ahmad Nurwakhid.
Untuk itu, lanjut Ahmad, BNPT masih melakukan kajian atas hasil temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait ACT.
“Saat ini memang ACT belum masuk dalam Daftar Terduga Terorisme atau Organisasi Terorisme (DTTOT), sehingga membutuhkan pendalaman dan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam menentukan konstruksi hukumnya,” kata Nurwakhid melalui keterangannya pada Selasa, 5 Juli 2022.
Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol. Ahmad Nurwakhid
- ANTARA
Baca juga: Mahfud MD soal Dugaan Penyelewengan Dana ACT: Jika Betul, Pidana!
Menurut dia, data yang disampaikan PPATK kepada BNPT dan Densus 88 Antiteror Polri tentang kasus ACT merupakan data intelijen terkait transaksi yang mencurigakan. Sehingga, memerlukan kajian dan pendalaman lebih lanjut untuk memastikan keterkaitan dengan pendanaan terorisme.
“BNPT dan Densus 88 bekerja dengan mendasarkan pada UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme,” ujarnya.
Nurwakhid menjelaskan, apabila aktivitas aliran dana yang mencurigakan tersebut terbukti mengarah pada pendanaan terorisme, tentu akan dilakukan upaya hukum oleh Densus 88 Anti Teror Polri.
“Jikalau tidak, maka dikoordinasikan aparat penegak hukum terkait tindak pidana lainnya,” jelas dia.
PPATK Temukan Indikasi Adanya Transaksi yang Diduga Berkaitan dengan Terorisme
Sebelumnya diberitakan, PPATK menemukan indikasi adanya transaksi yang diduga berkaitan dengan aktivitas terorisme oleh lembaga kemanusiaan ACT. Kini, ACT lagi ramai dibicarakan karena dugaan penyelewengan pengelolaan dana keuangannya.
“Transaksi mengindikasikan demikian (untuk aktivitas terorisme), dugaan aktivitas terlarang,” kata Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana saat dihubungi wartawan pada Senin, 4 Juli 2022.
Menurut dia, PPATK menemukan sejumlah transaksi yang diduga disalahgunakan dananya oleh pengelola ACT. Salah satunya, kata dia, dana yayasan digunakan untuk kepentingan pribadi para petinggi atau pimpinannya. “Ya indikasi kepentingan pribadi,” ujarnya.
Namun demikian, Ivan mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman lagi terhadap sejumlah temuan atau indikasi penyalahgunaan pengelolaan dana oleh ACT. Bahkan, sejumlah temuan tersebut sudah diserahkan juga kepada aparat penegak hukum seperti Densus 88 Antiteror Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
“Ya Densus dan BNPT. Sudah kami serahkan hasil analisisnya kepada aparat penegak hukum sejak lama. Proses masih kami lakukan, perlu pendalaman oleh penegak hukum terkait,” jelas dia.
