- Freepik
VIVA Nasional - Masyarakat diminta waspada dalam upaya perlindungan diri di tengah pesatnya digitalisasi. Masih banyak masyarakat yang kurang paham dalam etika digital sehingga kerap terjadi kasus pencurian data pribadi hingga kesalahpahaman di media sosial.
Anggota Komisi 1 DPR Fraksi PAN, A. Rizki Sadig menyampaikan, perkembangan digital yang begitu pesat menghadirkan keuntungan. Namun, di sisi lain jika tidak hati-hati akan menyebabkan pengguna terjun pada dampak yang negatif.
“Dengan perkembangan digital yang luar biasa kita dapat mendapatkan keuntungan-keuntungan yang banyak jika kita melakukannya dengan cara yang positif. Namun, jika tidak hati-hati kita pun akan tetap tersendat ke dalam hal-hal yang negatif," kata Rizki, dalam keterangannya secara virtual, Rabu, 6 Juli 2022.
Ilustrasi pencurian dan penyebaran data keamanan pribadi.
- identityfraudnews.com
Bagi dia, pelaku digital sudah kuat secara literasi digitalisasi maka akan aman dalam berselancar di dunia digital. Pun, dia menambahkan pentingnya kesadaran pengguna dalam melindungi diri sehingga tak mudah menyebarkan hal apapun terkait privasi.
Maka itu, ia menekankan perlu adanya kesadaran bagi setiap pengguna digital untuk melindungi diri, tidak asal sebar. Kemudian, bisa cermat dan bijak menggunakan digital.
Sementara, pegiat media sosial Syifa Hersafitri mengingatkan pentingnya menghindari yang berlebihan dalam menyebarkan sesuatu di media sosial. Kata dia, penting dalam pengendalian diri saat emosi, marah dengan tak mudah mengumbar sesuatu di medsos.
"Kita harus bisa mengendalikan diri sendiri, jangan sampai terbawa emosi. Lalu, lebih selektiflah ketika ingin mem-posting sesuatu. Pikirkan dampak yang akan muncul ke depannya," lanjutnya.
Pun, dia menambahkan jangan sampai oversharing yang berlebihan lalu berdampak negatif terhadap diri sendiri atau orang lain. Syifa mencontohkan hindari mengunggah secara detal urusan pribadi dan keluarga.
"Tak semua orang yang ada di media sosial adalah orang baik, bahkan banyak kasus pencurian data pribadi yang terjadi," katanya.
UU Pemilu Perlu Direvisi sebagaimana Pertimbangan MK, Menurut Anggota DPR
Anggota Komisi II DPR RI menyatakan sepakat bahwa UU Pemilu perlu dilakukan revisi sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
