- Twitter @fadlizon
VIVA – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon meminta dugaan penyelewengan dana umat oleh petinggi lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk diusut.
"Ya kalau menurut saya, kalau ada dugaan seperti itu, ya diselidiki saja. Artinya kalau misalnya ada penyelewengan dari dana publik yang dikumpulkan, saya kira ada langkah-langkah hukum," kata Fadli Zon di Balai Kota Jakarta Pusat, Selasa, 5 Juli 2022.
Kendati begitu, Fadli Zon mengatakan, reputasi ACT ini cukup baik di berbagai keadaan bencana, hadirnya memang cukup cepat.
Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon
- Instagram @fadlizon
"Bahkan saya pernah lihat waktu saya kunjungan ke pengungsi Rohingnya, di perbatasan antara Bangladesh dengan Myanmar, itu eksistensi atau kehadiran itu dirasakan ACT ini," katanya.
Tapi, ia sendiri tidak tahu dan tidak kenal juga dengan manajemennya. Kalau pun ada masalah seperti itu maka organisasi bisa mempunyai sistem internal koreksi dan lain sebagainya.
"Jadi saya kira harus ada kita kasih benefit of the doubt. Ya dilihat saja di mana penyelewengannya. Kalau memang ada tindakan yang menyeleweng, terutama penggunaan dana publik, saya kira itu bisa diproses," ujarnya.
Lalu, apakah ada dorongan agar Pemprov DKI Jakarta mencabut semua kerja sama dengan lembaga ACT?
"Mungkin kalau menurut saya, lihat dulu hasil investigasinya seperti apa. Sering kali kan ada saja rumor ya. Saya tidak punya kepentingan dalam hal ini, tapi kalau ada hal yang salah, ya tentu kesalahan itu harus dikoreksi dan yang melakukan kesalahan itu perlu ditindak atau diberi semacam sanksi," ujarnya.
Tapi, kata dia, keberadaan dari lembaga publik yang menolong masyarakat, terutama tanggap bencana, hadir di bencana tingkat nasional. Hal itu juga mewakili indonesia dan mempunyai reputasi yang baik.
"Saya kira berikanlah waktu terutama kepada pengurus atau manajemen membuktikan. Apa lagi ini kan dana publik tapi bukan dana pemerintah, bukan dana dari negara gitu ya yang mungkin berbeda treatment-nya. Tinggal internalnya seperti apa," katanya.
Fadli menilai, salah satu yang dipersoalkan itu pemotongan yang cukup besar dan remunerasi pengurusnya cukup tinggi kemarin itu.
"Tapi katanya sudah ada koreksi. Jadi kita lihat saja. Saya tidak ingin menghakimi, kita lihat apa. Karena reputasinya, selama yang saya dengar, yang saya tahu, di publik internasional terutama dalam urusan misal tentang membantu Palestina, itu sangat dirasakan dan mengharumkan nama Indonesia," katanya.
KPK Periksa Anggota DPR Fraksi PDIP Ihsan Yunus soal Dugaan Korupsi APD di Kemenkes
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ihsan Yunus terkait kasus dugaan korupsi Alat Pelindung Diri (APD)
