- VIVA.
VIVA Nasional – Viral sebuah tangkapan layar yang menampilkan pesan WhatsApp berisi lowongan buzzer untuk aplikasi MyPertamina, ramai di media sosial.
Pesan dalam tangkapan layar menuliskan, membutuhkan buzzer 1.000 user untuk memberikan rating bintang 5 dan ulasan positif sepanjang satu paragraf yang beredar pada Sabtu 2 Juli 2022 yang lalu.
"Job buzzer buat besok, urgent butuh 1.000 user, Untuk Rating Bintang 5 dan Review Positif 1 Paragraf," tulis pesan tersebut.
Pesan tersebut juga menyertakan informasi bayaran untuk lowongan buzzer ini, yakni sebesar Rp4.000 per email.
Menanggapi hal tersebut, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengaku tidak mengetahui keberadaan lowongan tersebut. Menurutnya, bila ada yang memberikan penilaian kurang untuk aplikasi MyPertamina, sebagai masukan dan kritikan, pihaknya menerima sebagai perbaikan kedepannya.
"Saya tidak ada info terkait hal tersebut," kata Irto dalam keterangannya saat dihubungi, Rabu 6 Juli 2022.
Terpisah, Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa pun angkat bicara. Dia juga menyayangkan bahwa dugaan penggunaan buzzer dalam mendukung aplikasi MyPertamina.
"Sangat disayangkan jika dugaan benar, itu artinya aplikasi mypertamina perlu dievaluasi mulai dari kesiapan hingga penerimaan publik. Artinya bahwa Pemerintah seolah-olah sedang memanipulasi kebijakan yang arahnya kebohongan atau hoaks," kata Herry.
Selain itu, kata Herry, dengan menggunakan buzzer yang bertujuan untuk membangun image positif terhadap aplikasi, Ia nilai sebagai bentuk pemaksaan.
"Sudah jelas jika aplikasi mypertamina pakai buzzer seolah-olah benar adanya maka bisa dikatakan pemerintah sedang memaksakan kebijakannya kepada masyarakat," ucap Herry.
Di sisi lain pengamat sosial dan politik itu melihat realita tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi oleh Pemerintah. Menurut Herry, masyarakat akan menanggap aplikasi mypertamina tidak efisien dan kurang praktis.
"Kemudian penerimaan publik terhadap aplikasi MyPertamina dalam mengakses kebutuhan bahan bakar pasti dianggap kurang praktis dan efisien," ujar Herry.
Sementara itu Dia mengingatkan Pemerintah ketika membuat kebijakan benar-benar melakukan riset terlebih dahulu supaya tidak terjadi hal - hal seperti lowongan buzzer tersebut. Herry juga meminta pemerintah agar mementingkan masyarakat terlebih dahulu sebelum memutuskan sesuatu.
"Harus riset dulu, perlu atau tidaknya itu kebijakan apalagi berkaitan dengan teknologi, pemerintah itu pastikan dulu apa ini urgensinya ada atau justru membuat publik bingung," tutup Herry.
