- istimewa
VIVA Nasional – Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko memastikan bisa segera mencarikan solusi terkait persoalan penempatan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Hal ini mengacu pada sebab, keberangkatan PMI ke sejumlah negara usai pandemi COVID-19 melandai dan masih belum maksimal karena beberapa kendala.
Padahal, negara-negara penempatan sudah mulai membuka kembali penerimaan tenaga kerja Indonesia seperti Korea, Jepang, dan Taiwan.
“Persoalan keberangkatan calon pekerja migran ini harus segera dicarikan solusinya. Karena penempatan pekerja ke luar negeri adalah salah satu cara menampung angkatan kerja baru setiap tahunnya,” kata Moeldoko dalam pernyataannya, pada Minggu, 17 Juli 2022.
Sebagai informasi, verifikasi lapangan pekerjaan ini menindaklanjuti pertemuan Kepala Staf Kepresidenan dengan pengurus Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI), pada Selasa 5 Juli 2022. Dalam audensi tersebut, APJATI mengungkapkan ada puluhan ribu calon PMI belum bisa diberangkatkan ke negara tujuan, dan masih mengantre di Sistem Komputerisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Sisko P2MI).
Moeldoko menyebut, satu dari sekian masalah yang dihadapi oleh perusahaan jasa tenaga kerja indonesia adalah soal belum optimalnya aturan pembebanan biaya dan belum terbitnya aturan komponen biaya per negara oleh lembaga terkait.
Padahal, aturan pembebanan biaya dan aturan komponen biaya menjadi acuan proses penempatan dan acuan pembiayaan yang diperlukan semua pihak.
Komponen biaya itu, meliputi biaya persyaratan menjadi calon PMI, seperti surat keterangan sehat, sertifikat bukti kompetensi dan kepersertaan BPJS kesehatan, kemudian biaya proses, yakni pelatihan kerja, transportasi dan akomodasi menuju tempat seleksi, serta biaya penempatan yang mencakup pembuatan paspor, medical check up, psikotes, tiket, dan visa.
“Pada negara tertentu seperti Malaysia, komponen biaya ditanggung oleh pemberi kerja. Namun pada negara lain seperti Taiwan, Hong Kong, dan Korea, tidak semua komponen biaya itu ditanggung pemberi kerja atau pemerintah. Perlu ada kesepakatan antara negara pengirim dengan negara penerima tenaga kerja dalam koridor UU yang berlaku di Indonesia,” jelas Moeldoko, mengutip dari Kantor Staf Presiden.
Panglima TNI pada 2013-2015 ini menegaskan, pemerintah sebenarnya sudah memberikan solusi untuk pembiayaan penempatan pekerja migran dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui perbankan.
Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menko Perekonomian No 1/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
Namun menurut Moeldoko, berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan per 15 Juli 2022, dari alokasi anggaran sebesar Rp 390 miliar pada 2022, KUR yang terserap untuk CPMI baru sekitar 5 persennya atau Rp17,6 miliar.
“Dari hasil verlap tadi, calon pekerja migran mengaku kesulitan mengajukan KUR karena belum ada aturan tentang komponen biaya penempatan yang menjadi salah satu persyaratan untuk perbankan dalam menyalurkan KUR. Selain itu persyaratan tambahan bank penyalur KUR dirasa memberatkan karena harus ada jaminan cash deposit seratus persen,” tururnya.
Cek kesehatan pekerja migran Indonesia di Bandara Juanda Surabaya.
- AP I
“KSP akan segera mencarikan solusinya bersama Kemnaker, BP2MI dan Kemenlu terkait persoalan komponen biaya, dan masalah lain yang dialami pekerja migran. Pemerintah melalui KSP sangat peduli pada perlindungan PMI."
Dalam verifikasi lapangan, Moeldoko yang didampingi Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Aji Erlangga Martawireja juga melihat langsung sarana prasarana dan proses pelatihan kerja yang diikuti ratusan calon PMI. Pada kesempatan itu, Ia pun menyampaikan beberapa pesan kepada calon PMI.
“Kalian harus belajar sungguh-sungguh di sini. Baik bahasa, skill, atau budaya kerja negara tujuan. Kerja yang baik, perilakunya dijaga, dan buat majikan senang. Yang paling penting atur keuangan agar hidup kalian berubah,” pesan Moeldoko kepada calon pekerja migran.
