- MCH 2022
VIVA – Indonesia akan terus menjalin komunikasi intens dengan sejumlah negara terkait tingginya biaya Masyair yang diterapkan pemerintah Arab Saudi. Seperti diketahui, biaya paket Masyair melonjak tajam tahun ini.
Paket Masyair merupakan layanan prosesi rangkaian ibadah haji sejak di Arafah, Muzdalifah, hingga Mina. Dan kenaikan biaya yang dikeluarkan masih dianggap kurang sebanding dengan layanan yang diberikan.
"Pertama, kami sudah bertemu dengan sejumlah pihak, termasuk mitra-mitra kami, negara jiran, kami selalu komunikasi semua," kata Dirjen PHU (Penyelenggaraan Haji dan Umroh), Hilman Latief usai rapat evaluasi Haji 2022 di Jeddah, Jumat 29 Juli 2022.
"Sebetulnya semua negara sudah memberikan oopininya dalam pertemuan-pertemuan informal mengenai biaya yang dianggap sangat tinggi. Kami insya Allah akan melanjutkan komunikasi ini dalam forum-forum yang lebih resmi. Mudah-mudahan setelah selesai prosedur jemaah tahun ini."
Komunikasi akan dilanjutkan kembali usai rangkaian pelaksanaan ibadah haji musim ini selesai. Saat ini, penyelenggaraan haji Indonesia masih dalam tahap pemulangan yang baru akan berakhir pada 15 Agustus 2022.
"Pada prinsipnya, kami (Indonesia), Malaysia, Thailand, Filipina, menunggu kepulangan jemaah sekarang beres dulu. Setelah mereka pulang kembali ke tanah air, baru kami melanjutkan diskusi serius soal ini," tambahnya.
Dirjen PHU (Penyelenggaraan Haji dan Umroh), Hilman Latief
- MCH 2022
Hilman mengakui, permasalahan ini sebelumnya sudah disampaikan oleh Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas saat bertemu Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi. Saat itu, Menag menilai, biaya yang dikeluarkan masih dianggap kurang sebanding dengan layanan yang diberikan.
"Artinya, kami meminta layanan yang lebih proporsional," jelas Hilman.
Hilman melanjutkan, komunikasi dengan negara tetangga lainnya sangat diperlukan demi menggaungkan soal biaya Masyair ini. Tidak hanya itu, diskusi juga akan terus dilakukan bersama mitra Kemenag di dalam negeri.
"Jadi intinya komunikasi dengan negara lain, masalah ini akan kami lanjutkan bahas, biar suaranya sama-sama kuat dan rasional. Bukan hanya keinginan soal harga, tapi proporsional juga," jelas Hilman.
"Yang kedua, pasca itu, kami harus mendiskusikan banyak hal dengan mitra-mitra Kemenag, terutama Komisi VIII DPR RI, kemudian dengan BPKH, bahkan juga dengan tim yang kemarin sudah hadir bersama kami termasuk tim pengawas. Ada DPD RI, ada juga BPK RI."
"Kami ingin mendengar masukan dari mereka. Karena mereka merasakan juga layanan di Masyair seperti apa. Kami ingin komperehensif. Baru setelah itu masuk ke keputusan politik yang nanti akan diputuskan bersama-sama oleh Kemenag RI dan DPR RI."
