- TvOne/Jo Kenaru/ Manggarai-NTT
VIVA Nasional – Anggota DPR RI asal Nusa Tenggara Timur (NTT), Ahmad Yohan meminta aparat kepolisian lebih mengedepankan cara persuasif daripada memobilisasi pasukan di lapangan dalam menangani masa unjuk rasa yang menolak tarif masuk Taman Nasional Komodo.
Menurut dia, demonstrasi menolak tarif masuk Taman Nasional Komodo oleh pelaku usaha pariwisata di Mabar adalah aspirasi yang wajar. Karena, para pelaku usaha/UMKM di sekitar Taman Nasional Komodo sangat bergantung pada visitor baik dalam dan luar negeri.
Aksi Demonstrasi Tolak RKUHP dan UU KPK di gedung DPR/MPR. (Foto ilustrasi)
- VIVA/M Ali Wafa
Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebut terkereknya harga tiket masuk Taman Nasional Komodo menjadi Rp3,75 juta dari Rp200 ribu, itu akan menekan tingkat kunjungan.
“Harga tiket yang mahal akan menekan tingkat permintaan dan kunjungan ke destinasi. Pelaku UMKM di sekitar taman menjadi terdampak. Apalagi para pelaku UMKM itu masih dalam masa recovery setelah landainya pandemi Covid-19,” kata Yohan melalui keterangannya pada Rabu, 3 Agustus 2022.
Namun, Yohan mengaku mendapatkan informasi bahwa ada sekitar 10.000 wisatawan domestik dan mancenagara membatalkan kunjungannya ke Labuan Bajo karena kenaikan harga tiket masuk Pulau Komodo. Akibatnya, kata dia, pelaku UMKM di sekitar Taman Nasional Komodo terkena dampak secara langsung.
Berwisata ke Pulau Rinca, Kawasan Taman Nasional Komodo, NTT
- ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
“Jadi ada sisi sosial ekonomi dan kemanusiaan yang harus menjadi sudut pandang aparat,” ujarnya.
Melihat kondisi tersebut, Yohan meminta kepada Polri dalam hal ini Kapolda NTT, Irjen Setyo Budiyanto supaya lebih persuasif kepada para pengunjuk rasa. Karena, pengaduan masyarakat, pengunjuk rasa, sudah tiga orang ditahan polisi dan lainnya menjadi korban represi aparat kepolisian.
Untuk itu, Yohan meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui Polda NTT dan Polres Mabar agar bebaskan warga yang ditahan. Menurut dia, unjuk rasa dan meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan tarif masuk Taman Nasional Komodos itu menjadi hak demokrasinya.
“Tidak perlu didekati dengan gelar tambahan pasukan dan melakukan tindakan-tindakan represif,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, semua jenis layanan pariwisata Labuan Bajo Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur mulai 1 Agustus 2022 ditiadakan. Para pelaku pariwisata mogok kerja selama satu bulan ke depan. Ratusan pelaku pariwisata turun ke jalan menggelar orasi menolak keputusan pemerintah menerapkan tarif tinggi ke TN Komodo menjadi Rp3,75 juta yang pemberlakuannya dimulai pada 1 Agustus 2022.
Penyampaian orasi bermula di KSPN Puncak Waringin, lalu massa berjalan ke Kampung Ujung dan Kampung Tengah sambil memungut sampah. Titik aksi kedua berlangsung di Water Front. Massa lalu melakukan long march ke Bandara Komodo sebagai titik aksi ketiga.
Peserta aksi bernama Opin, dari Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Manggarai Barat mengatakan kericuhan terjadi di pertigaan depan Bandara Komodo. Dia bilang, saat itu massa sedang menyampaikan orasi sambil mengecek kondisi di dalam bandara guna memastikan para pelaku pariwisata yang masih melayani tamu di bandara.
"Sempat terjadi adu mulut. Orator dibentak-bentak. Kemudian tiba-tiba terdengar suara tembakan. Ratusan orang bersenjata berseragam hitam-hitam langsung pelintir leher teman-teman kami. Polisi yang lain datang memukul menendang dan beberapa teman kami terluka. Selain dihajar beberapa rekan kami didorong keras-keras ke dalam mobil dan dibawa ke kantor polisi,” kata Opin kepada VIVA.
