- PPATK.go.id
VIVA Nasional – Ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyebutkan bahwa ada 176 lembaga filantropi yang diduga melakukan penyimpangan dalam penyaluran dana sosial sebagaimana halnya yang diungkap dari sepak terjang lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT).
Berkas terkait hal itu sudah diserahkan Ivan kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma di kantornya, Salemba, Jakarta, Kamis, 4 Agustus 2022.
"Ada 176 yang nanti saya lihat, belum saya buka masih harus saya pelajari kemudian dan ada internal. Nah Beliau menyerahkan ke saya," kata Risma soal laporan dari PPATK itu.
Mensos Tri Rismaharini bicara soal kasus bansos dikubur dalam tanah
- VIVA/Riyan Rizki
Disebutkan pula bahwa Ivan menjelaskan tentang dokumen yang diserahkan itu perlu diteliti dan ditindaklanjuti oleh Kemensos.
"Pada kasus yang terakhir dan seperti yang disebutkan Mensos tadi ada 176 entitas lainnya diserahkan ke Beliau untuk diperdalam selain kasus yang marak saat ini yang ditangani teman-teman Bareskrim," ujar Ivan di Jakarta.
Ia menjelaskan modus dari yayasan itu memang tidak jauh berbeda dengan yang telah dilakukan oleh ACT.
"Ya rata-rata memang modusnya adalah sama ya penggunaan dana yang dihimpun publik itu tidak sesuai dengan peruntukan semestinya ada yang lari ke pengurus," katanya.
ACT (Aksi Cepat Tanggap).
- VIVA/Yeni Lestari
Singkatnya adalah dana yang telah dihimpun dari masyarakat untuk kepentingan orang yang membutuhkan ternyata bukan dimanfaatkan dengan baik.
"Jadi kita melihat pengelolaan dana itu tidak terlalu dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sesungguhnya sesuai dengan amanat yang disampaikan oleh Kemensos, kurang lebih seperti itu ya," katanya lagi.
