Ketua DPR Dinilai Jalankan Fungsi Pengawasan dalam Kasus Brigadir J
- DPR RI
VIVA Nasional - Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Indonesia, Arie Juanedi, menilai DPR menjalankan fungsi pengawasan yang baik dalam pengungkapan kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J.
Sejalan dengan Aspirasi Rakyat
“Pernyataan tegas Ketua DPR agar Polri transparan dan jangan sampai ada yang ditutup-tutupi dalam kasus ini, sejalan dengan aspirasi rakyat, aspirasi netizen, yang ingin agar kasus ini diungkap secara terang benderang,” kata Arie, Rabu, 10 Agustus 2022.
Ketua DPR RI Puan Maharani.
- Tangkapan layar/ Anisa Aulia
Baca juga: Puan: Publik Tunggu Penuntasan Kasus Brigadir J
Pernyataan Tegas Ketua DPR Sangat Penting
Ari menilai pernyataan tegas Ketua DPR Puan Maharani sangat penting agar publik tidak terkuras energinya untuk mempergunjingkan isu-isu yang masih kabur seputar kasus penembakan Brigadir J.
“Jadi Puan sebagai pimpinan lembaga yang merepresentasikan rakyat, punya tanggung jawab pengawasan kepada Polri, agar energi publik tidak terkuras untuk terus menerus mempergunjingkan skandal yang masih kabur di tubuh Polri,” kata Ari.
“Kalau kasusnya sudah jelas, terang benderang, publik kan tidak akan mempergunjingkannya lagi, sehingga energi bangsa ini kan bisa kembali digunakan untuk hal-hal yang produktif, apalagi kita sebentar lagi akan merayakan HUT Kemerdekaan RI yang ke-77,” lanjutnya.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani
Ari menilai pernyataan Ketua DPR tidak hanya penting agar Polri cepat menuntaskan kasus tersebut secara transparan, tetapi juga agar Korps Bhayangkara itu selanjutnya bisa melanjutkan tugas-tugasnya melayani masyarakat.
“Kalau Polri tidak diawasi oleh DPR dalam kasus ini, pelayanan masyarakat oleh Polri bisa saja terbengkalai karena energi Polri terkuras dalam kasus ini. Tapi sekarang kan DPR sudah minta kasus ini diselesaikan cepat, supaya Polri bisa kembali fokus dalam tugas-tugas melayani masyarakat,” ujar Ari.
Soal motif yang belum diungkap Polri, kata Ari, DPR dalam fungsi pengawasannya yang tidak bertentangan dengan hukum acara, selanjutnya bisa mendorong penegak hukum tersebut untuk mengungkapnya dalam forum-forum DPR.
“Bisa saja nanti saat DPR rapat dengan Kapolri misalnya, soal motif yang belum diungkap itu ditanyakan oleh para legislator di Komisi Hukum,” kata Ari.
Puan Minta Polri Tuntaskan Kasus Brigadir J
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani meminta Polri untuk segera menuntaskan kasus penembakan yang menyebabkan tewasnya Brigadir J secara transparan. Apalagi kasus itu sudah banyak menyita perhatian publik yang cukup besar.
Puan meminta agar jangan ada pihak yang coba-coba mengaburkan atau bahkan menutup-nutupi kasus yang sudah menjadi perhatian publik tersebut.
“Ini menyangkut hilangnya nyawa seseorang, Polri harus bekerja profesional untuk menyelesaikan kasus ini, sekaligus menyelesaikan isu-isu liar yang sekarang beredar luas di masyarakat,” kata dia.
