Kunjungi Kalbar, Kemendagri Cari Solusi Soal Serapan Anggaran Rendah

Kemendagri diskusi dengan Pemprov Kalbar soal penyerapan anggaran.
Sumber :
  • Istimewa

VIVA Nasional - Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir Balaw, bersama Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengunjungi Provinsi Kalimantan Barat. Kunjungan itu dilakukan untuk membahas soal penyerapan realisasi anggaran yang masih rendah di wilayah tersebut.

92.493 NIK Warga Jakarta Bakal Dinonaktifkan Pekan Depan

Penyerapan Anggaran Rendah

“Berkaitan dengan perintah bapak Mendagri, kami ke sini atas petunjuk bapak Presiden yang sudah 3 kali rapat kabinet terbatas, beliau masih mengeluhkan tentang penyerapan anggaran di daerah yang rendah,” kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Anggaran di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, dikutip pada Kamis, 11 Agustus 2022.

Lebih dari 92 Ribu NIK Warga DKI Bakal Dinonaktifkan Pekan Ini

Ilustrasi tumpukan uang rupiah

Photo :
  • U-Report

Baca juga: Bikin Seret Ekonomi, Jokowi Tegur Kepala Daerah Parkirkan Uang di Bank

7 Negara dengan Populasi Daerah Kumuh Terbesar di Dunia

Diskusi dan Cari Solusi

Selain Kalbar, lanjut Tomsi, kunjungan juga dilakukan di beberapa daerah untuk mengasistensi dan menggenjot realisasi anggaran yang masih rendah.

“Kita bisa berdiskusi bersama bertukar pikiran mencari solusi yang terbaik untuk bisa terlaksananya percepatan penyerapan anggaran yang baik dan tepat sasaran,” katanya.

Berkaitan dengan Pemulihan Ekonomi

Tomsi menjelaskan realisasi anggaran berkaitan erat dengan pemulihan ekonomi. Dengan demikian, realisasi anggaran yang rendah akan menghambat pemulihan ekonomi.

Ilustrasi uang rupiah.

Photo :
  • U-Report

Hal ini bertolak belakang dengan upaya pemerintah yang tengah memacu pemulihan ekonomi dari segala sisi usai terpukul pandemi COVID-19.

“Kalau penyerapannya rendah maka pemulihan ekonomi itu juga akan sangat berpengaruh,” kata Tomsi.

Sebagai tambahan informasi, forum tersebut menjadi ajang diskusi, bertukar pikiran, hingga mencari solusi untuk mengakselerasi realisasi anggaran. Kepala daerah diberikan kesempatan secara langsung untuk menjelaskan kondisi riil di lapangan terkait kendala dalam merealisasikan anggaran.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya