- ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/hp
VIVA Nasional – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyetujui permohonan menjadi Justice Collaborator yang diajukan Bharada E terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir J.
Menurut Ketua LPSK, Hasto Atmojo Saroso, mengajukan Bharada E menjadi Justice Collaborator sudah disetujui sejak Jumat, 12 Agustus 2022. Hasto menyebut peran Bharada E dalam kasus Brigadir J besar. Pasalnya aksi penembakan yang dilakukan Bharada E terhadap Brigadir J atas perintah dari atasan.
Bharada E atau Bharada Richard Eliezer telah memenuhi syarat untuk mendapat perlindungan LPSK sebagai justice collaborator.
"Bharada E memang memenuhi syarat sebagai justice collaborator," kata Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo di kantor LPSK.
Lau, apa pengertian Justice Collaborator? Bikut ulasan Viva berikut.
Pengertian Justice Collaborator
Bharada Richard Eliezer atau Bharada E sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J
- VIVA
Justice collaborator pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat sekitar tahun 1970-an. Dimasukkannya doktrin tentang justice collaborator di Amerika Serikat sebagai salah satu norma hukum di negara tersebut dengan alasan perilaku mafia yang selalu menutup mulut atau dikenal dengan istilah omerta sumpah tutup mulut .
Oleh karena itu, bagi mafia yang mau memberikan informasi, diberikanlah fasilitas justice collaborator berupa perlindungan hukum.
Dalam perkembangannya, pada konvensi Anti Korupsi (United Nation Convention Against Corruption – UNCAC ) dilakukan sebagai upaya untuk menekan angka korupsi secara global. Dengan adanya kerjasama internasional untuk menghapuskan korupsi di dunia, maka nilai-nilai pemberantasan korupsi didorong untuk disepakati oleh banyak negara.
Salah satu hal yang diatur di dalam konvensi UNCAC, pada ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan (3) adalah penanganan kasus khusus bagi pelaku tindak pidana korupsi yang ingin bekerjasama dengan aparat penegak hukum.
Kerjasama tersebut di atas ditujukan untuk mengusut pelaku lain pada kasus yang melibatkan si pelaku. Kemudian kerjasama antara pelaku dengan penegak hukum dikenal dengan istilah Justice Collaborator.
Konvensi UNCAC telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
Justice Collaborator dana Norma Hukum Nasional
Ilustrasi sifat hukum diibaratkan sebuah timbangan.
- vstory
Justice collaborator diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 (perubahan atas UU Nomor 13 tahun 2006) tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 tahun 2011, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.
Sumber hukum yang disebutkan di atas masih belum memberikan pengaturan yang proporsional, sehingga keberadaan justice collaborator bisa direspon secara berbeda oleh penegak hukum.
Misalnya pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Wistleblowers) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
Lahirnya SEMA di atas didasarkan pada pertimbangan: bahwa dalam tindak pidana tertentu yang serius dan telah menimbulkan gangguan yang serius juga pada masyarakat, sehingga perlu ada perlakuan khusus kepada setiap orang yang melaporkan, mengetahui atau menemukan suatu tindak pidana yang membantu penegak hukum dalam mengungkapnya.
Oleh sebab itu, untuk mengatasi tindak pidana tersebut di atas, para pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut perlu mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan khusus.
Nah, itu pengertian mengenai seputar Justice Collaborator yang kini telah diematkan pada status Bharad E dalam penanganan kasus Ferdy Sambi yang telah menewaskan Brigadir J.
