Di DPR, Boy Rafli Beberkan 'Empowering' BNPT Cegah Aksi Terorisme
- Istimewa
VIVA Nasional - Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Rabu kemarin. Salah satu yang dibahas terkait pencegahan aksi terorisme dengan memaksimalkan anggaran termasuk usulan pinjaman luar negeri (PLN) dalam rencana program lembaga Tahun Anggaran (TA) 2023.
Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar menyampaikan pihaknya selaku leading sector penanggulangan terorisme di Tanah Air mesti melakukan pemberdayaan seluruh potensi negara dalam mencegah aksi terorisme.
"Kami melakukan empowering ke seluruh lembaga," kata Boy saat rapat di Komisi III DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 31 Agustus 2022.
Dia menjelaskan fokus rencana program empowering di tahun 2023. Ia menyebut PLN sebesar US$160 juta yang sifatnya multiyears selama 3 tahun akan digunakan BNPT dalam penguatan kapasitas institusi.
Menurut Boy, PLN itu akan jadi 3 poin besar penggunaan anggaran yaitu untuk pengembangan pusat analisis dan pengendalian krisis untuk anggaran 2023 hingga 2025, peralatan surveillance dan early warning system. Kemudian, yang terakhir pusat pendidikan, pelatihan dan kerja sama (Pusdiklat) terorisme dan kerja sama internasional.
Kepala BNPT Boy Rafli Amar (tengah) saat rapat kerja dengan DPR..
- Istimewa
Boy bilang untuk penguatan sarana pusat krisis/command center, dibutuhkan petugas yang dapat melakukan monitoring secara langsung dan cepat bila terjadi serangan terorisme. Ia menekankan dibutuhkan sarana teknologi yang tak murah.
"Saat terjadi krisis di tempat-tempat tertentu dalam konteks serangan terorisme, kita bisa melakukan monitoring langsung secara realtime terhadap petugas-petugas yang ada di lapangan," ujar eks Kapolda Papua tersebut.
Sementara, dia menyinggung salah satu kebutuhan di bidang surveillance dan early warning system untuk mendeteksi DPO tersangka teroris yang beraktivitas di ruang publik. Ikhtiar ini nantinya dengan mengintegrasikan data milik Dukcapil.
"Kita ingin melakukan deteksi lokasi-lokasi publik seperti terminal, bandara. Bagaimana jika nanti ada DPO, ada yang perlu dideteksi di gate atau di border-border dengan peralatan yang terintegrasi dengan lembaga terkait," jelasnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan rancangan program kerja yang disusun BNPT pada 2023 menyesuaikan tugas pokok dan fungsi lembaga dalam pencegahan, pengawasan, koordinasi dan penanggulangan terorisme.
Kata dia, BNPT akan berupaya agar program di bidang pencegahan dan penanggulangan bisa menghasilkan output yang maksimal.
"Kami berupaya agar program-program pencegahan ini semakin memasifkan kesadaran masyarakat," tutur Boy.
Pun, ia mewakili BNPT mengajak seluruh elemen masyarakat tanpa kecuali untuk bahu membahu bergotong-royong dalam rangka meminimalisir potensi aksi terorisme.
Dia menekankan kesadaran masyarakat jadi salah satu hal yang penting dalam penanggulangan terorisme. Sebab, ia mengingatkan terorisme sebagai kejahatan luar biasa yang perlu ditangani secara persisten dan kolaboratif melibatkan berbagai elemen.
Salah seorang pimpinan Komisi III DPR RI, Adies Kadir berpendapat saat ini berkurangnya ancaman aksi terorisme terbilang membanggakan. Namun, ia mengingatkan agar semua pihak termasuk BNPT tetap harus waspada.
"Turunnya terus angka radikalisme itu membanggakan kita, tapi tidak boleh lengah karena tetap saja kewaspadaan yang tinggi harus kita lakukan dari tahun ke tahun," ujar Adies.
