- VIVA/B.S.Putra
VIVA Nasional - Ketua GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas mengatakan kenaikan harga BBM naik mulai dari Pertalite, Solar hingga Pertama merupakan bentuk subsidi untuk rakyat.
Yaqut yang juga Menteri Agama tersebut mengungkapkan, di balik penyesuaian ini, GP Ansor melihat ada komitmen kuat dari pemerintah untuk menata pos-pos subsidi, yang awalnya dinikmati sekitar 70 persen kalangan menengah ke atas berubah menjadi masyarakat bawah.
Seperti yang sudah dijelaskan oleh Presiden Joko Widodo melalui pernyataannya bahwa dengan menaikan harga BBM merupakan bentuk usaha pemerintah untuk menempatkan subsidi kepada masyarakat yang lebih berkah yaitu kalangan bawah.
Antrian kendaraan saat Hendak Membeli BBM Ditengah Isu Kenaikan Harga BBM
- Zaki Islami
Ketua GP Ansor yang memiliki sapaan kabarnya yaitu Gus Yaqut memparkan lebih lanjut, kebijakan menaikan harga BBM merupakan langkah yang tepat yang harus diambil oleh pemerintah agar beban negara tidak semakin berat. Dengan cara pengurangan subsidi untuk BBM, maka keuangan negara biasa berjalan dengan stabil.
Secara keseluruhan subsidi untuk BBM yang dikeluarkan oleh pemerintah terbilang sangat besar, terlihat dari APBD 2022 sudah meningkat hingga tiga kali lipat yaitu sebesar Rp152, triliun menjadi Rp502,4 triliun.
"GP Ansor memahami situasi ini, memang tidak mudah untuk dihadapi, apalagi saat ekonomi belum benar-benar pulih akibat pandemi Covid-19. Namun kami yakin ini sejatinya merupakan opsi paling realitas untuk kebaikan negara dan rakyat," kata Yaqut seperti dikutip dari Antara.
Antrian kendaraan saat Hendak Membeli BBM Ditengah Isu Kenaikan Harga BBM
- Zaki Islami
BBM bersubsidi Pertalite naik yang awalnya Rp7.650 menjadi Rp10.000, Solar yang awalnya Rp5.150 menjadi Rp6.800 dan Pertamax dari awalnya Rp12.500 menjadi Rp14.500.
Yaqut memaparkan lebih lanjut, jika kenaikan harga BBM tidak dilakukan, maka ia sangat khawatir dengan dampak yang akan diterima oleh pemerintah, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik.
Selain itu juga, Yaqut meminta kepada pemerintah untuk mengalihkan subsidi kepada rakyat kecil, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan upah kerja dan lainnya sebagainya.
"Pemberian kompensasi merupakan sebuah keniscayaan. Namun jangan sampai program ini tidak tepat sasaran atau selewengkan. Hal itu akan menimbulkan masalah baru sehingga rakyat gagal tersentuh dan manfaat penyesuaian subsidi." beber Yaqut Cholil Qoumas.
