- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Nasional - Aksi unjuk rasa kembali digelar oleh ribuan buruh yang memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut terlihat orator aksi yang menyampaikan tiga tuntutan yang akan disampaikan kepada staf kepresidenan yang berada di istana negara.
Tolak Kenaikan BBM
"Pertama kita akan menolak kenaikan BBM. Kedua, kita menolak UU Cipta Kerja. Tuntutan kita dari tahun ke tahun UU Cipta Kerja akan terus kita suarakan, sampai dengan pemerintah mencabut klaster ketenagakerjaan. Ketiga, meminta kenaikan upah. Kita tahu tahun 2021, 2022, naik upah nggak? Dengan PP 36 maka dapat dipastikan maka 5-10 tahun ke depan, khususnya yang wilayah Kabupaten itu nggak akan naik," ujar orator, Senin, 12 September 2022.
Pakaian Warna Biru
Berdasarkan pantauan VIVA di lokasi pukul 12.45 WIB, massa memadati salah satu sisi Jalan Merdeka Barat. Massa mengenakan pakaian berwarna biru dengan membawa sejumlah atribut organisasi dan properti demo.
Kawat berduri dan separator dipasang petugas. Selain itu, sejumlah kendaraan taktis (rantis) juga bersiaga di sekitar lokasi.
Bawa Spanduk Berisi Turut Berduka Cita
Massa buruh yang menggelar demo itu juga membawa spanduk yang berisikan turut berdukanya rakyat Indonesia dengan kenaikan BBM. Serta, massa buruh juga membawa satu buah keranda sebagai simbol dalam aksi unjuk rasa itu.
"Turut berduka matinya hati nurani presiden dan DPR menaikkan harga BBM di saat rakyat menderita," demikian tulis spanduk itu.
7 Utusan ke Istana
Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, KSPSI mengirim 7 utusan ke Istana Negara.
Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, mengatakan terdapat tujuh perwakilan yang diutus untuk ke istana negara. Mereka bertujuh diutus untuk menyampaikan petisi atau tuntutan yakni menolak kenaikan BBM.
"Saya sudah mengutus tujuh utusan untuk masuk ke dalam istana sekarang," ujar Andi dalam orasinya di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin, 12 September 2022.
Salah satu utusan yang ke Istana ialah Sekjen KSPSI Hermanto Ahmad, Wakil Presiden KSPSI R Abdullah, Wakil Sekjen Afif Johan, dan Wakil Sekjen Akmani. Tuntutan tersebut diberikan dalam bentuk surat.
