Hadapi Serangan Bjorka, DPR Minta Timsus Diisi Orang-orang Kompeten
- pks.id
VIVA Nasional – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta, meminta tim khusus bentukan pemerintah untuk menghadapi serangan siber diisi orang yang kompeten dan ahli di bidang teknologi. Sukamta mengatakan, tim khusus harus mampu bekerja cepat dan tak dibatasi oleh hambatan birokrasi.
"Yang penting tim khusus ini diisi orang orang kompeten dengan kerja cepat, tidak dibatasi oleh berbagai macam hambatan birokrasi," kata Sukamta kepada wartawan, Selasa, 13 September 2022.
Hacker / serangan siber.
- Homeland Security Today
Menurut Sukamta, pembentukan tim khusus itu menunjukan itikad baik dari pemerintah untuk melawan serangan siber dari para peretas. "Paling tidak (tim khusus) itu menunjukkan iktikad dari Presiden untuk mengatasi masalah," ujarnya.
Anggota Komisi I DPR RI itu menambahkan, momentum pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) harus dijadikan momentum untuk membenahi perangkat keamanan siber di Indonesia. Jika perangkat keamanan siber tidak dibenahi, maka kemungkinan permasalahan yang sama dapat kembali terulang.
"Pengesahan RUU PDP harus menjadi momentum serius berbenah, supaya tidak mubazir. Kalau tidak, kita akan berhadapan lagi dengan masalah yang sama di waktu-waktu mendatang," kata dia.
Perlindungan data pribadi.
- KlikLegal.com
Sebelumnya, Pemerintah membentuk tim khusus untuk merespons serangan siber oleh hacker Bjorka yang baru-baru ini melakukan peretasan data pemerintah dan data pribadi sejumlah pejabat.
Pembentukan tim ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate usai mengikuti rapat internal bersama Presiden Joko Widodo, Menko Polhukam Mahfud MD, Kepala BSSN Hinsa Siburian dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Negara, Senin, 12 September 2022.
“Perlu ada emergency response team terkait untuk menjaga data, tata kelola data, yang baik di Indonesia dan untuk menjaga kepercayaan publik,” kata Johnny kepada wartawan.
Hacker.
- New York Post
Dia menuturkan, tim khusus itu terdiri dari Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), Kemenkominfo dam Polri.
Kendati begitu, Johnny tidak menjelaskan secara rinci kapan tim akan bekerja. Dia juga tidak menjawab saat wartawan menanyakan lebih lanjut soal tugas dan fungsi tim tersebut.
DPR: Cabut Izin Travel haji dan Umroh yang Bermasalah
pada kasus pemulangan jemaah haji Indonesia non visa haji tahun ini, akibat ulah travel nakal yang masih bermain.
