Siber Polri Ikut Usut Dugaan Kebocoran Data oleh Hacker Bjorka
- Twitter @bjorkanism
VIVA Nasional – Dugaan bocornya data negara hingga beberapa pejabat yang dilakukan seorang hacker bernama Bjorka terus menjadi perbincangan publik. Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri pun ikut mengusut kebocoran data ini.
"Iya tim Siber Bareskrim Polri sudah masuk ke dalam tim terpadu," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi wartawan, Selasa, 13 September 2022.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo
- Polri
Meski begitu, Dedi belum menjelaskan lebih rinci terkait masuknya Direktorat Siber Bareskrim Polri ke dalam tim terpadu tersebut. Termasuk apakah langkah penyelidikan sudah dimulai atau belum terkait kebocoran data.
"Nanti ya nunggu update dari Siber," sambungnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 12 September 2022. Dalam kesempatan itu, Jokowi menginstruksikan Menteri terkait untuk segera berkoordinasi dan menelaah lebih lanjut terkait dugaan kebocoran sejumlah data milik tokoh publik termasuk surat-surat yang ditujukan kepada Presiden Jokowi.
Menkominfo, Johnny G. Plate mengatakan, dalam rapat yang dipimpin Presiden itu, dibahas mengenai adanya serangan hacker Bjorka. Namun, data yang dibocorkan oleh Bjorka itu menurut Johnny bukanlah data rahasia dan merupakan data lama.
"Tetapi data-data itu setelah ditelaah sementara adalah data-data yang sudah umum, bukan data-data spesifik dan bukan data-data yang ter-update sekarang, sebagian data-data yang lama untuk saat ini. Hanya tim lintas kementerian/lembaga dari BSSN, Kominfo, Polri dan BIN tentu akan berkoordinasi untuk menelaah secara mendalam," kata Johnny di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 12 September 2022.
Johnny menuturkan, bahwa pemerintah juga akan membentuk tim untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya dalam rangka menjaga kepercayaan publik. Tim tersebut akan terdiri dari berbagai unsur, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian Republik Indonesia, hingga Badan Intelijen Negara (BIN).
"Perlu ada emergency response team yang terkait untuk menjaga tata kelola yang baik di Indonesia untuk menjaga juga kepercayaan publik. Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya," kata Johnny.
Baca juga: Bjorka Bongkar Data Ketua Umum PSSI Singgung Terima Duit dari Bos Judi
5 Polisi di Kolaka Ditangkap karena Keroyok Warga hingga Babak Belur, Kapolres Minta Maaf
Di lokasi kejadian, 5 polisi tersebut berlagak preman dengan menodong senpi ke korban lalu menghajar secara membabi buta.
