8 Usulan KNPI Terkait Kenaikan Harga BBM
- Istimewa
VIVA Nasional - Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia menyikapi kenaikan bahan bakar minyak yang diumumkan pemerintah beberapa waktu lalu. Ketua Umum DP KNPI Ryano Panjaitan mengatakan kenaikan harga tersebut harus dipahami bersama pada konteks yang lebih luas.
Perburuk Kondisi Ekonomi
"Meskipun pemerintah telah memberikan penjelasan mengenai pertimbangan dan alasan menaikkan harga BBM, namun bagi masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah, jelas mereka menilai bahwa kebijakan tersebut akan semakin memperburuk kondisi ekonomi," kata Ryano dalam sebuah diskusi di Jakarta, dikutip pada Kamis, 15 September 2022.
Subsidi Dinikmati Kalangan Mampu
Sebagian besar BBM bersubsidi justru dinikmati oleh kalangan mampu (para pemilik mobil dan kelompok menengah ke atas lainnya). Di samping itu, kondisi geopolitik dan krisis energi global juga patut menjadi perhatian kita bersama.
Antre BBM
- vstory
Sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM, kata Ryano, pemerintah kembali memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat. Selain kepada rumah tangga tidak mampu, para pekerja dengan upah minimum juga menjadi perhatian pemerintah untuk mendapatkan kompensasi.
“Kami menilai bahwa BLT hanya akan mampu memproteksi masyarakat untuk waktu yang sangat singkat. Sementara problem BBM, atau yang lebih luas lagi yaitu problem energy, akan terus ada dan sangat rentan baik bagi masyarakat maupun pemerintah sendiri ke depannya," kata alumni Universitas Al Azhar, Mesir, tersebut.
Oleh karena itu, lanjut dia, KNPI mengusulkan sekaligus mendorong pemerintah untuk membuat, menjalankan, dan mengakselerasi beberapa kebijakan sebagai berikut:
1. Meningkatkan lagi produksi bahan bakar dalam negeri, sekaligus mengembangkan teknologi dan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).
2. Transformasi ke kendaraan listrik (electric vehicle), mengingat Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah sebagai bahan baku utama batere jenis lithium ion (nikel, cobalt, dan alumunium).
3. Memastikan BLT yang tepat sasaran untuk kelompok masyarakat dengan pendapatan ekonomi paling rendah.
4. Mengalokasikan pengalihan subsidi selain dalam bentuk BLT, juga dalam bentuk subsidi harga kebutuhan pokok.
5. Optimalisasi infrastruktur dan pelayanan transportasi publik.
6. Transportasi umum gratis berkelanjutan untuk pekerja dengan upah minimun.
7. Menghimbau dan menggerakkan masyarakat untuk menerapkan hemat energi dalam kehidupan sehari-hari.
8. Merekonstruksi tata kelola energi untuk tujuan kemakmuran bangsa dan masyarakat Indonesia.
