Pengacara Berang KPK Klaim Enembe Korupsi Ratusan Miliar: Kita Lawan!

Tim kuasa hukum Gubernur Papua, Lukas Enembe di Mako Brimob Papua
Tim kuasa hukum Gubernur Papua, Lukas Enembe di Mako Brimob Papua
Sumber :
  • VIVA/Aman Hasibuan

VIVA Nasional – Kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe, Aloysius Renwarin menilai ada ketidakadilan dalam penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat kliennya. Mulanya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi senilai Rp1 miliar.

Namun, dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kemenko Polhukam, KPK bersama PPATK dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD turut menyoroti aliran uang ratusan miliar yang dilakukan Lukas Enembe.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam konferensi pers bersama Kepala BIN, Kepala BSSN, dan Kepala Polri, di kantornya, Jakarta, Rabu, 14 September 2022.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam konferensi pers bersama Kepala BIN, Kepala BSSN, dan Kepala Polri, di kantornya, Jakarta, Rabu, 14 September 2022.

Photo :
  • ANTARA/Tri Meilani Ameliya

Atas dasar itu, Aloysius menilai tidak adanya keadilan terhadap kliennya, Lukas Enembe. Bahkan ia turut mempertanyakan bagaimana proses penyidikan yang dilakukan lembaga hukum terhadap Lukas Enembe.

"Kan dipanggil kemarin kan Rp1 miliar ya, mau diperiksa soal Rp1 miliar, katanya gratifikasi. Itukan uang pribadi Pak Gubernur (Lukas Enembe) yang dikirim ke rekeningnya. Kok sekarang langsung dikembangkan? Memangnya penyidikan kayak bagaimana di republik ini untuk kita orang Papua?" kata Aloysius dalam keterangannya, Selasa, 20 September 2022.

Kata Aloysius, pihaknya akan melakukan perlawanan atas ketidakadilan yang diterima kliennya. Ia bahkan turut menyinggung KPK terkait berani atau tidaknya memeriksa aliran uang terhadap gubernur di pulau Jawa hingga para menteri.

"Kami akan lawan, segala bentuk ketidakadilan di negeri ini. Jadi jangan bilang ada miliar-miliar lain. Periksalah orang Jakarta kalau itu jujur. Para menteri dan para gubernur Jawa sana kamu periksa," ungkapnya.

Halaman Selanjutnya
img_title