- VIVA/Nur Faishal
VIVA Nasional – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur membentuk pos koordinasi atau Posko Ramah Anak di 40 pesantren yang ada di Jatim. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan pesantren, di mana santri berpotensi jadi korban. Dengan posko itu, PWNU Jatim mengajak para pengasuh dan pengurus pesantren untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan kedisiplinan santri.
Peluncuran Posko Ramah Anak di lingkungan pesantren itu dilaksanakan di kantor PWNU Jatim di Jalan Masjid Al Akbar Surabaya pada Rabu, 21 September 2022. Peluncuran dihadiri oleh Sekretaris PWNU Jatim Akhmad Muzakki, Wakil Ketua PWNU Jatim KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam, dan beberapa pengurus PWNU Jatim lainnya. Sementara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyoroti kasus kekerasan yang menimpa siswa di salah satu SMK di Jember Agustus 2022 lalu.
Wakil Ketua PWNU Jatim KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam mengatakan, pembentukan Posko Ramah Anak di lingkungan pesantren itu bagian dari rasa prihatin PWNU Jatim atas terjadinya kasus kekerasan yang menimpa santri c. "Kita semua tentu prihatin, peristiwa itu merupakan semacam peringatan kepada semuanya, terlebih kepada NU yang banyak pesantrennya," katanya, Kamis, 22 September 2022.
KH Abdussalam Shohib, Wakil Ketua PWNU Jawa Timur
- VIVA/ Nur Faishal
Pengasuh Pondok Pesantren Denanyar, Kabupaten Jombang, itu menuturkan, memang disadari bahwa kini pengasuh pondok pesantren memerlukan suatu cara yang sungguh-sungguh bisa diandalkan untuk mengelola santri yang tinggal di pesantren. Dia mengatakan, bayangkan bagaimana mengasuh dan mengawasi santri yang berjumlah ribuan agar disiplin dan menjauh dari tindakan kekerasan.
Terpisah, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan pembentukan satgas perlindungan siswa di sekolah kepada Dinas Pendidikan Jawa Timur. Menurut dia, secara formal tanggung jawab sekolah adalah selama siswa berada di sekolah dan pada jam sekolah. Namun, pembentukan karakter siswa juga dilakukan di sekolah. Sehingga, ditegaskan Khofifah, perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa
- VIVA/M Ali Wafa
Sebagai upaya pencegahan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, hal paling krusial yang harus dipahami sekolah adalah bentuk kekerasan serta dampak yang mungkin ditimbulkan dari tindak kekerasan.
"Banyak kasus tindak kekerasan terjadi karena ketidaktahuan pelaku maupun korban. Beberapa tindakan kekerasan dianggap sebagai sesuatu yang biasa, tetapi sebenarnya berpengaruh besar pada diri korban," ujarnya dalam keterangan tertulis.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Wahid Wahyudi menuturkan, pihaknya telah mendorong semua kepala sekolah melalui cabang dinas pendidikan wilayah untuk membuat Satgas Perlindungan Siswa di sekolah. "Ini sesuai instruksi bu gubernur untuk mencegah terjadinya kekerasan fisik maupun non-fisik di lingkungan sekolah," katanya.
