- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA Nasional – Sebanyak 3 SSK personel Brimob dari Sulawesi Utara dan Ambon diturunkan ke Jayapura, Papua, untuk mengantisipasi pengamanan di wilayah Papua pasca penetapan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka oleh KPK.
Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Polisi Ahmad Musthofa Kamal mengatakan kedatangan personel Brimob dari Sulut dan Ambon itu untuk memberikan perkuatan kepada Polda Papua. Anggota Brimob Nusantara itu sudah berada di Jayapura sejak 20 September 2022 lalu.
Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal.
- VIVA.co.id/Aman Hasibuan
"Kehadiran Brimob Nusantara itu untuk memberikan perkuatan kepada Polda Papua agar masyarakat semakin yakin kehadiran Brimob dapat menjaga harkamtibmas dan bukan untuk menakut-nakuti," kata Kombes Ahmad Musthofa Kamal, Selasa, 27 September 2022.
Kombes Kamal menyampaikan, Polda Papua tidak ingin kecolongan dan berupaya untuk memberikan rasa aman kepada siapapun, apakah itu masyarakat pendatang, massa pendukung Gubernur Papua atau masyarakat yang sedang beraktivitas.
"Kami berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada siapa pun, karena seluruh masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan rasa yang aman dan nyaman di tanah Papua," ungkapnya
Sementara terkait situasi Kamtibmas di Papua, khususnya Kota Jayapura, Kombes Kamal memastikan aman dan kondusif, aktivitas masyarakat berjalan dengan baik. Polisi terus mengantisipasi dinamika lapangan, terutama terkait kasus hukum yang menjerat Lukas Enembe.
Massa pendukung Gubernur Papua Lukas Enembe di Mako Brimob Polda Papua
- VIVA/Aman Hasibuan
"Kami dari Kepolisian selalu siaga anggota untuk mengantisipasi jika perubahan situasi terjadi, namun kami harap bahwa situasi yang aman dan kondusif ini tetap kita jaga. Saya yakin masyarakat juga bahagia jika situasi ini tetap aman dan kondusif," ujarnya
Disisi lain, Kombes Kamal mengatakan tidak bisa dipungkiri bahwa ada proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Oleh karena itu, pihaknya siap untuk membantu apa yang diminta oleh KPK.
"Kami selalu siap bila KPK meminta bantuan. Namun kami Kepolisian memiliki tugas pokok yaitu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Situasi Harkamtibmas itulah yang selalu kita laksanakan maka kami selalu koordinasi dan komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat dan tokoh-tokoh serta TNI," ujarnya.
