Soroti Sistem MA, Firli: Mutasi Orang-orang Lama, Pecah Kelompoknya
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Nasional - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan pihaknya tengah menyiapkan langkah sistemik untuk perbaikan di lembaga peradilan. Upaya itu sebagai tindak lanjut terkait dugaan kasus korupsi pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) yang menyeret hakim agung Sudrajad Dimyati.
Firli menyebut ada beberapa upaya yang bisa dilakukan agar kejadian serupa tak lagi terulang. Purnawirawan jenderal polisi bintang tiga itu mengatakan salah satunya seperti penerapan eksaminasi putusan.
"Di antaranya penerapan eksaminasi putusan, keterbukaan publik untuk pelaksanaan sidang kasasi dan PK, dan perekaman pelaksanaan sidang," kata Firli, dalam keterangannya, Selasa, 27 September 2022.
Menurut dia, eksaminasi putusan bisa dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal. Tujuannya untuk menilai pertimbangan putusan hakim. Ia bilang penerapan eksaminasi sebagai langkah kontrol. Tapi, bukan untuk mengintervensi independensi hakim agung.
KPK menahan Hakim Agung Mahkamah Agung RI, Sudrajad Dimyati.
- VIVA.co.id/ Riyan Rizki Roshali
Pun, untuk keterbukaan publik dan perekaman pelaksanaan sidang demi mendukung proses persidangan yang lebih transparan. Meski demikian, ia mengakui upaya ini sulit dilakukan dalam sidang yang sepenuhnya terbuka di MA.
Namun, Firli mengatakan setidaknya ada bukti proses persidangan, terutama dalam penyampaian memori kasasi dan kontra memori. Lalu, juga pada sidang yang memerlukan pemeriksaan ulang saksi, ahli, atau jaksa penuntut umum (JPU).
“Kemudian (langkah selanjutnya) mapping SDM dan rotasi pegawai," lanjut eks Kapolda NTB itu.
Gedung Mahkamah Agung
- ANTARA FOTO
Bagi Firli, langkah itu penting untuk menciptakan keseimbangan dalam organisasi. Selain itu, kata dia, juga bertujuan memperbaiki budaya kerja di MA.
Firli berkeyakinan manajemen sumber daya manusia (SDM) yang baik akan mengurangi potensi korupsi. Maksudnya potensi dalam arti melibatkan pihak tertentu yang merasa punya pengaruh dalam organisasi. Ia bilang perlu juga dilakukan mutasi orang-orang lama.
“Mutasi orang-orang yang terlalu lama dan pecah kelompok-kelompoknya," jelas Firli.
Sebelumnya, KPK menetapkan hakim agung Sudrajad Dimyati dan sejumlah pegawai MA sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan atau OTT yang digelar di Jakarta, Bekasi, dan Semarang. Sejumlah pegawai MA itu adalah Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu, pegawai negeri sipil (PNS) pada Kepaniteraan MA Desy Yustria dan Muhajir Habibie. Lalu, ada 2 PNS MA yakni Albasri dan Redi.
Mereka juga sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap penguruan perkara kasasi gugatan pailit Koperasi Simpan Pinjam Intidana.
a
KPK Sebut Prabowo Subianto Tak Perlu Setor Nama-Nama Calon Menterinya
Presiden terpilih Prabowo Subianto, dikatakan tidak perlu menyetor nama-nama calon menteri, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Apalagi nama-nama itu distabilo tertentu.
