Jokowi Minta Reformasi Peradilan, KY Curhat Kewenangan Dipersempit

Juru Bicara Komisi Yudisial, Miko Susanto Ginting
Juru Bicara Komisi Yudisial, Miko Susanto Ginting
Sumber :
  • ANTARA/Muhammad Zulfikar

VIVA Nasional - Komisi Yudisial (KY) mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk mereformasi hukum terutama lembaga peradilan. Arahan presiden ini buntut dari terjeratnya Hakim Agung Sudrajad Dimyati dalam kasus suap pengurusan perkara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

“KY sangat memahami dan memiliki concern serupa dengan Presiden karena hal ini menyangkut kepercayaan publik terhadap lembaga serta proses hukum dan peradilan,” kata Juru Bicara KY, Miko Susanto Ginting kepada awak media, Rabu, 28 September 2022.

Menurut Miko, pihaknya memandang ini sebagai momentum pemerintah dan legislatif untuk memperkuat institusi K sebagai lembaga pengawasan hakim. Ia bilang saat ini kewenangan KY malah dipersempit.

“Dari waktu ke waktu, sebagaimana diketahui, kewenangan KY semakin dipersempit, terutama dalam tugas pengawasan maupun rekrutmen,” jelas Miko. 

Kursi majelis hakim (foto ilustrasi)

Kursi majelis hakim (foto ilustrasi)

Photo :
  • ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Pun, Miko menekankan, logika paling mendasar jika terdapat kelemahan dalam pengawasan, maka perlu dipastikan lembaga dan mekanisme pengawasannya. Ia menyampaikan perlu pengawasan yang cukup kuat atau paling tidak setara dengan pihak yang diawasi.

Menurutnya, concern Presiden tentu beralasan. Namun, hal itu akan terbentur dengan pembagian dan pemisahan kekuasaan. Maka itu, Miko bilang, dengan memberikan dukungan penguatan kepada KY, maka pihaknya dapat maksimal menjalankan perhatian Presiden dan masyarakat.