Demi Hemat APBN, Jokowi Didesak Berani Tunda Megaproyek Infrastruktur
- ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
VIVA Nasional – Relawan pendukung Anies Baswedan yang tergabung dalam Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) memberikan respon mengenai instruksi Presiden Jokowi yang meminta Menkeu Sri Mulyani untuk menghemat anggaran. Sekjen SKI Raharja Waluya Jati, meminta agar instruksi tersebut diikuti dengan upaya yang lebih serius untuk menunjukkan sense of crisis, seperti berani mengambil keputusan menunda megaproyek yang banyak menghabiskan anggaran.
”Presiden harus berani mengumumkan penundaan berbagai megaproyek infrastruktur dan mempersiapkan jaring pengaman sosial yang lebih baik bagi warga sebagai antisipasi resesi,” kata Jati, dalam keterangan tertulisnya Jumat 30 September 2022.
Desain Garuda untuk Istana Negara di Ibu Kota Negara Baru.
- Tangkapan kamera @suharsomonoarfa.
Menurut Jati, pemerintah perlu mengurangi glorifikasi atas proyek-proyek strategis nasional. Karena yang ditunggu-tunggu rakyat saat ini adalah inovasi kebijakan untuk menjamin agar akses rakyat terhadap barang-barang kebutuhan pokok yang murah selalu terjaga.
"Dalam kegiatan Musyawarah Komunitas Desa (MKD) yang difasilitasi SKI di beberapa provinsi, rakyat mengeluhkan kenaikan harga-harga di saat pendapatan mereka belum membaik. Pemerintah seyogyanya menjelaskan secara transparan mengenai situasi keuangan kita disertai tawaran solusi inovatif untuk mengatasinya," ujarnya.
Jati menambahkan, sense of crisis yang ditunjukkan oleh pemerintah juga akan berperan positif dalam membentuk kesiapan warga menghadapi kondisi ekonomi yang diperkirakan bakal makin sulit.
"Dalam menghadapi resesi yang diprediksi terjadi tahun depan, warga perlu memperkuat modal sosial, menjaga keguyuban, saling bergotong-royong untuk meringankan beban hidup di antara mereka," kata Jati.
Ilustrasi resesi global
- U-Report
Di samping menekankan perlunya sense of crisis, SKI juga menyerukan kepada elit politik agar menjadikan resesi global sebagai momentum untuk meminimalisasi perbedaan politik dan menjaga persatuan. Salah satunya, melalui konsensus untuk melaksanakan proses Pemilu dan Pilpres 2024 secara jujur dan adil.
"Keberhasilan bangsa-bangsa dalam mengatasi krisis ditentukan oleh kemampuan mereka bersatu. Pemilu 2024 yang diselenggarakan secara jujur dan adil akan memudahkan penyembuhan luka politik sehingga sesudahnya kita bisa bersatu lebih kuat," kata Jati.
Karena itu, kata Jati, para pemangku kepentingan politik harus bisa bekerjasama untuk menghentikan kegiatan penyebaran narasi dan opini yang membelah masyarakat, yang dilakukan kelompok-kelompok pendengung (buzzer) di media massa maupun media sosial.
"Solidaritas tanpa batas dalam menghadapi resesi hanya akan muncul jika semua pihak berkolaborasi membangun narasi-narasi sejuk yang mendorong persatuan seluruh warga tanpa memandang spektrum politiknya," ujarnya.
Pemasangan Box Girder PT KCIC di Jembatan Antelope, Curug, Pondok Gede Bekasi.
- VIVA/Dani (Bekasi)
Sebelumnya diberitakan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa efek domino dari krisis finansial, krisis pangan, hingga krisis energi membuat seluruh negara di dunia berada pada ketidakpastian yang tinggi. Oleh karena itu, Presiden menekankan pentingnya Indonesia memiliki ketahanan yang panjang
Jokowi pun mengingatkan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk berhati-hati dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Presiden meminta agar APBN digunakan untuk hal yang produktif dan memberikan imbal hasil yang jelas.
“Saya selalu sampaikan ke Bu Menteri Keuangan. ‘Bu, kalau punya uang kita, di APBN kita, dieman-eman, dijaga, hati-hati mengeluarkannya. Harus produktif, harus memunculkan return yang jelas,’ karena kita tahu sekali lagi, hampir semua negara tumbuh melemah, terkontraksi ekonominya," ujar Jokowi, Kamis 29 September 2022
