Negara Asia Pasifik Wujudkan Lingkungan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas
- VIVA/Lucky Aditya
VIVA Nasional – Tahun 2022 menandai tahap akhir dari Dasawarsa Penyandang Disabilitas Asia dan Pasifik (Asian and Pacific Decade of Persons with Disabilities) 2013-2022. Pada pertemuan tingkat tinggi negara-negara Asia-Pasifik bernama High-level Intergovernmental Meeting on the Final Review of the Asian and Pacific Decade of Persons with Disabilities (HLIGM-FRPD) tersebut diselenggarakan di bawah The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP).
Acara tersebut dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Menurutnya, acara ini sebagai langkah penting dalam geopolitik saat ini.
Armida Salsiah Alisjahbana, Muhadjir Effendy dan Tri Rismaharini
- VIVA/Agus Setiawan
“Sebuah pertemuan yang saya yakini sangat penting untuk mengambil langkah lebih jauh dalam gejolak geopolitik saat ini namun menjanjikan pemulihan pascapandemi. Pada tahun 2013, kita semua telah mengesahkan Deklarasi Menteri tentang Dekade Penyandang Disabilitas Asia dan Pasifik: 2013-2022, dan Strategi Incheon untuk “Menjadikan Hak Nyata” bagi Penyandang Disabilitas di Asia dan Pasifik,”kata Muhadjir Effendy saat membuka acara HLIGM-FRPD di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat Rabu, 19 Oktober 2022.
Pertemuan di Jakarta ini merupakan kesempatan untuk melakukan kajian akhir (review) yakni mencatat pencapaian, tantangan, dan pembelajaran selama Dasawarsa, dan untuk memetakan arah strategis baru ke depan. Semua upaya ini diarahkan untuk pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.
Secara umum, konferensi dibagi menjadi tiga sesi. Sesi substantif pertama, peserta akan meninjau status dan tren pembangunan inklusif disabilitas di Asia dan Pasifik serta kemajuan, tantangan, dan prioritas yang muncul dalam implementasi Dasawarsa Penyandang Disabilitas Asia dan Pasifik, 2013-2020, dan Strategi Incheon.
Sesi berikutnya berfokus pada kebijakan dan strategi berwawasan ke depan untuk pembangunan inklusif disabilitas di Asia dan Pasifik menuju 2030. Sebagai hasil akhir, konferensi mengukuhkan Deklarasi Tingkat Menteri Asia-Pasifik tentang Pembangunan Inklusif Disabilitas menuju tahun 2030.
Deklarasi tersebut sebagai panduan negara-negara anggota di kawasan Asia-Pasifik memastikan kemajuan dalam pembangunan inklusif disabilitas periode 2023-2030.
Pertemuan tingkat tinggi juga akan menegaskan kembali komitmen negara-negara anggota untuk melanjutkan implementasi semua Tujuan Strategi Incheon dan Deklarasi Beijing. Rencana aksi untuk Strategi Incheon dan Deklarasi Beijing perlu disinergikan dengan Agenda Pembangunan berkelanjutan 2030, dan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
Armida Salsiah Alisjahbana, Muhadjir Effendy dan Tri Rismaharini
- VIVA/Agus Setiawan
Pertemuan juga akan mendorong negara-negara peserta untuk mewujudkan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, dengan memperluas akses dan meminimalisasi hambatan yang mereka hadapi.
Ditambahkan, penting untuk menguatkan sistem pendataan dan statistic nasional yang sensitif disabilitas serta dan memastikan partisipasi penyandang disabilitas dalam setiap agenda pembangunan.
Di Asia dan Pasifik, diperkirakan terdapat 700 juta orang penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan untuk partisipasi penuh dalam masyarakat. Negara-negara yang tergabung dalam ESCAP bersepakat membangun kerja sama regional berfokus pada bagaimana mewujudkan pembangunan inklusif bagi penyandang disabilitas. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Dekade Penyandang Disabilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (1983-1992).
