- ANTARA News Papua/HO-Humas Pemprov Papua
VIVA Nasional – Gubernur Papua Lukas Enembe yang dikabarkan sakit dan masih dalam proses hukum di KPK, ternyata memiliki dampak pada pelayanan publik di provinsi Papua.
Hal ini dikeluhkan sejumlah pihak di Papua, termasuk tokoh masyarakat Genyem Esau Tegai. Ia mengatakan, pemerintahan provinsi Papua membutuhkan pejabat sementara gubernur untuk menggantikan posisi Lukas Enembe yang hingga kini sedang sakit.
Gubernur Papua Lukas Enembe
- VIVA/Aman Hasibuan
Disisi lain Pemprov Papua juga tidak memiliki Wakil Gubernur yang menggantikan tugas sehari-hari gubernur Papua.
Esau mengungkapkan, agar pelayanan publik tidak terganggu, maka harus ada pejabat sementara sehingga roda pemerintah terus berjalan dengan baik, tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat Papua.
Esau menjelaskan kasus yang menjerat Lukas Enembe cenderung benar karena terlihat adanya penyalahgunaan anggaran PROSPEK (Program Strategis Pembangunan Kampung), yang menyebabkan hasil pembangunan tidak dirasakan oleh masyarakat.
“Masyarakat menduga hal tersebut adalah benar sehingga seharusnya dilakukan pemeriksaan oleh pihak KPK,” ujar Esau.
Esau menilai kesalahan Lukas Enembe adalah terkait penggunaan dana pemerintah. Maka kasus tersebut tidak masuk dalam ranah hukum adat dan harus mengikuti aturan pemerintah atau hukum negara.
Gubernur Papua Lukas Enembe
- VIVAnews/Aman Hasibuan
Sementara itu, terkait dengan Lukas Enembe dikukuhkan menjadi Kepala Suku Besar di Tanah Papua, menurut Esau, Lukas Enembe tidak bisa menjabat kepala suku besar Papua karena tidak ada legitimasinya.
“Pengangkatan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar Papua oleh Dominikus Sorabut adalah sepihak dan tidak ada koordinasi dengan kepala suku lainnya, oleh sebab itu pihaknya menolak hal tersebut,” Esau.
