KNTI Tolak Pemberian Konsesi ZEE ke Vietnam, Ini Alasannya

VIVA Nasional – Kalangan nelayan menolak rencana pemberian konsesi kepada Vietnam, terkait perundingan penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia-Vietnam.

Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Provinsi Aceh, Azwar Anas mengatakan, pihaknya dengan tegas menolak rencana pemerintah memberikan konsesi kepada Vietnam itu, karena dinilai merugikan nelayan dan kedaulatan negara.

"Jangan berikan konsesi buat Vietnam dalam perundingan penetapan batas ZEE dengan Vietnam, ini kerugian bagi Indonesia, karena kehilangan sebagian wilayah yang menjadi klaim Indonesia selama ini," kata Azwar Anas dalam keterangannya, Senin 24 Oktober 2022.



Kapal coast guard China dilaporkan memotong jalur atau menelikung pelayaran KRI Usman Harun di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di laut Natuna Utara, Kepulauan Riau.

Photo :

• tvOne

Menurut Anas, klaim Indonesia di wilayah yang saat ini disengketakan, tepatnya di kawasan Laut Natuna Utara, sudah kuat secara hukum internasional. 

"Indonesia dikabarkan telah memberikan konsesi atau pemberian hak bagi Vietnam, sementara Vietnam telah meninggalkan posisi dasar single boundary line-nya. klaim Indonesia atas wilayah laut itu sudah benar," ujarnya.

Dia mengatakan, metode penarikan garis pangkal yang digunakan Indonesia, yaitu garis pangkal lurus kepulauan, sudah sesuai dengan aturan yang terdapat di dalam Pasal 47 Konvensi Hukum Laut 1982.

Anas menjelaskan, jika benar garis batas proposal Indonesia turun ke selatan hampir 65 persen dari total area yang terbentuk dari posisi klaim unilateral kedua negara, maka Indonesia berpotensi kehilangan wilayah laut yang cukup luas.

Terlebih, usulan Vietnam yang membagikan remaining area secara equal atau sama rata. "Tentu ini akan sangat merugikan nelayan Indonesia yang selama ini beroperasi di wilayah Laut Natuna Utara. Lebih dari itu, ini juga akan menjadi ancaman bagi kedaulatan wilayah Indonesia," kata Anas.



Perahu nelayan ditambatkan di daratan yang jauh dari bibir Pantai Kemiren.

Photo :

• ANTARA/Sumarwoto

Anas menambahkan, KNTI berharap pemerintah tidak memberikan konsensi kepada Vietnam, yang dampaknya bisa merugikan nelayan dan kedaulatan Indonesia.

"Posisi klaim kita sudah benar secara Konvensi Hukum Laut 1982, mestinya kita harus kukuh dengan hal tersebut, kita tentu tidak ingin kejadian lepasnya Sipadan-Ligitan terulang kembali," ujarnya.

Halaman Selanjutnya

Anas menjelaskan, jika benar garis batas proposal Indonesia turun ke selatan hampir 65 persen dari total area yang terbentuk dari posisi klaim unilateral kedua negara, maka Indonesia berpotensi kehilangan wilayah laut yang cukup luas.