KPK Diminta Periksa Pejabat Daerah di Yahukimo
- VIVA/Andry Daud
VIVA Nasional – Kepala Suku Mek dari Yahukimo, Provinsi Papua, Yehuda Wespa menyatakan kelegaannya membaca berita yang beredar di media massa, yang menyebut Gubernur Papua Lukas Enembe telah bersedia menerima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang ke Papua, bersama tim dokter independen untuk memeriksa kesehatannya sekaligus memeriksa dugaan korupsi yang dituduhkan kepadanya.
Kesediaan Lukas dimaksud sebagaimana disampaikan Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri beberapa hari lalu usai bertemu Lukas di kediaman pribadinya, di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Jayapura.
Kapolda mengatakan, Lukas Enembe merupakan sosok negarawan yang memiliki itikad baik terkait proses hukum dari KPK. Salah satunya adalah bersedia diperiksa oleh tim dokter dari KPK.
Yehuda mengapresiasi kemajuan sikap Lukas yang dinilainya akan mempermudah dan mempercepat penyelesaikan kasus hukum yang selama ini menjerat Lukas.
“Kalau ada orang Yahukimo bilang Bapa Lukas jangan diproses, itu aneh. Kita ini negara hukum, jadi harus diproses hukum, supaya persoalan cepat selesai,” kata Yehuda, Selasa, 25 Oktober 2022.
Yehuda yang selama dua kali Pilgub mengaku selalu setia memilih Lukas, mengatakan pemeriksaan terhadap Lukas Enembe oleh KPK agar mengikuti prosedur yang diatur dalam hukum nasional, bukan secara hukum adat di lapangan terbuka dan disaksikan masyarakat.
“Kalau secara hukum adat, itu tidak benar,” kata Yehuda.
Ayah dua anak yang pernah bekerja sebagai agen tiket penerbangan Mission Aviation Fellowship (MAF) di Yahukimo ini juga meminta KPK juga memeriksa para pejabat Pemkab Yahukimo, serta mengaudit pengelolaan dana desa. Ia menyebut, para kepala dinas di wilayah itu sering memotong dana desa dan seenaknya menyunat honor para kepala kampung.
“Saya mau minta KPK perlu masuk ke Yahukimo,” kata Yehuda.
Harga Cabai di Papua Tembus Rp250 Ribu per Kg, Wamentan Minta Pemda dan BUMD Turun Tangan: Lakukan Intervensi!
Wamentan Saleh Mustafa mendorong Pemda-BUMD memperkuat distribusi cabai antardaerah. Langkah ini untuk menekan disparitas harga yang mencapai Rp250 ribu per kg di Papua.
