Pemerintah Diminta Bentuk Tim Independen Usut Kasus Gagal Ginjal Anak
- vstory
VIVA Nasional - Direktur Eksekutif CENTRA Initiative, Hafiz Muhammad menilai Pemerintah lambat dalam penanganan kasus gagal ginjal akut yang menyebabkan meninggalnya 133 anak dalam waktu beberapa bulan terakhir.
Hafiz mengatakan, hingga saat ini belum ada kejelasan tentang penyebab utamanya, baik yang berasal dari satu obat yang mengandung unsur berbahaya atau karena adanya interaksi antarobat.
Ilustrasi ginjal
- times of india
“Kondisi ini menunjukkan pemerintah lamban dalam memberikan jaminan hak rasa aman setiap warga negara, terutama bagi anak-anak,” ujar Hafiz dalam keterangannya, Rabu 26 Oktober 2022.
Hafiz menambahkan, banyak ya jumlah korban meninggal (55,18% dari total 241 kasus) menunjukkan sistem jaringan pengaman kesehatan dan deteksi dini penyakit-penyakit baru di Indonesia belum terbentuk dan efektif bekerja.
Gagal ginjal.
- U-Report
Kasus gagal ginjal yang sudah teridentifikasi sejak Januari 2022 ini seharusnya sudah dapat diantisipasi oleh Pemerintah melalui ragam jejaring layanan kesehatan yang ada.
“Penelitian dan pengembangan mendalam terhadap varian penyakit baru yang menyebabkan kematian sudah seharusnya dijadikan tolok ukur bagi pemerintah dalam memantau dan mengawasi kesehatan masyarakat, apalagi terjadi pada anak-anak yang lebih membutuhkan penanganan khusus dan lebih serius,” ucap dia.
CENTRA Initiative, kata dia, memandang bahwa Kementerian Kesehatan seharusnya tidak hanya fokus pada skema pencegahan dan penanganan kasus gagal ginjal, yang di antaranya melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02./2/I/3305/2022.
Ilustrasi ginjal.
- U-Report
Namun, sudah seharusnya pula Kementerian Kesehatan mengambil langkah-langkah cepat, sistematis, dan terukur untuk menginvestigasi dan mengidentifikasi sebab utama kasus tersebut terjadi.
Sementara itu, dari upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan BPOM untuk mengecek dan mengidentifikasi obat-obatan yang dikonsumsi oleh anak-anak ini, seharusnya Pemerintah segera mempercepat proses diagnosa dan pemeriksaan terhadap sebab utama dari penyakit gagal ginjal ini, karena kelambanan dan kelalaian yang terjadi justru menimbulkan kepanikan publik, terutama orang tua yang anak-anaknya dalam kondisi sakit.
“Dari 241 kasus yang telah terjadi, seharusnya Kementerian Kesehatan saat ini sudah dapat menemukan trend dari kasus gagal ginjal ini dan memberikan pedoman kepada masyarakat, di satu tetap berhati-hati dalam penggunaan obat-obatan, namun di sisi yang lain juga memastikan anak-anak yang saat sedang sakit dapat diobati. Apalagi situasi pancaroba saat ini menjadikan anak-anak rentan terhadap penyakit flu atau demam,” ujar dia.
Selanjutnya, CENTRA Initiative juga memandang bahwa Pemerintah dan termasuk pula Badan Pengawas Obat dan Makanan telah gagal membangun sistem tata kelola perizinan dan pengawasan obat-obatan yang sesuai dengan standar kesehatan dan rasa aman bagi setiap warga negara.
Banyaknya korban dan kondisi yang berlarut-larut sejak pertama kali kasus gagal ginjal ditemukan telah menunjukkan tidak adanya sistem pengelolaan dan pengawasan obat-obatan yang efektif. Lebih dari itu, seharusnya pula bagi Pemerintah untuk bersikap tegas kepada perusahaan-perusahaan farmasi yang memang tidak mengikuti standar penggunaan bahan-bahan yang justru dapat membahayakan nyawa manusia. Berikut tuntutan mereka:
1. pemerintah memastikan proses pengobatan dan pemulihan anak-anak yang teridentifikasi sakit gagal ginjal akut ini agar mendapatkan pelayanan maksimal, termasuk di antaranya adalah akses yang luas terhadap pelayanan kesehatan terbaik, pembiayaan yang sepenuhnya ditopang oleh Pemerintah (Pusat atau Pemerintah Daerah), serta kejelasan informasi kepada keluarga dan/atau pasien tentang hasil diagnosa
2. Pemerintah untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya dan kepastian kepada masyarakat secara luas terkait dengan informasi penyakit gagal ginjal akut ini dan memastikan penyebab utamanya.
3. Melakukan perbaikan tata kelola penanganan terhadap kasus gagal ginjal dan melakukan sosialiasi yang lebih meluas kepada masyarakat untuk mencegah semakin banyaknnya korban.
4. Pemerintah dan/atau lembaga penegak hukum melakukan investigasi dan penyelidikan kemungkinan adanya kesalahan prosedur terkait perizinan dan pengawasan obat-obatan yang menyebabkan anak-anak mengalami gagal ginjal akut dan bahkan kematian.
5. Pemerintah mempertegas dan memperjelas tata kelola perizinan dan pengawasan obat-obatan untuk memastikan kasus-kasus serupa tidak terjadi, termasuk pula proses yang akuntabel dan transparan secara publik.
6. Meminta DPR, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan lembaga-lembaga pengawasan lainnya untuk terlibat dalam mengawasi upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta untuk menjamin hak atas rasa aman bagi setiap warga negara.
7. Mendesak pemerintah membentuk tim Independen untuk mengusut tuntas kasus gagal ginjal akut pada anak
