Bareskrim Serahkan Rionald Soerjanto ke Kejaksaan

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan
Sumber :
  • ANTARA/Laily Rahmawaty

VIVA Nasional – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri telah melimpahkan tahap 2 dengan menyerahkan barang bukti dan tersangka Rionald Anggara Soerjanto (RAS), tersangka kasus penipuan dan penggelapan ke Kejaksaan Agung.

Komjak Soroti Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Emas di Kejaksaan

“Betul (dilimpahkan tahap 2),” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim, Brigjen Whisnu Hermawan saat dikonfirmasi wartawan pada Kamis, 27 Oktober 2022.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Whisnu Hermawan

Photo :
  • Humas Polri
Ada Konflik di Timur Tengah, Bos BI Pede Ekonomi RI Tetap Kuat

Sementara Kepala Seksie Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Denny Wicaksono membenarkan tersangka Rionald Soerjanto sudah dilimpahkan tahap kedua ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, 26 Oktober 2022.

“Iya sudah tahap 2. Tersangka dititipkan di Rutan Bareskrim,” jelas dia.

Kejagung Bantah Kabar Pembukaan Blokir Rekening Harvey Moeis

Menurut dia, pihaknya akan segera mengirimkan berkas ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk diadili majelis hakim. “Dalam waktu 20 hari. Kita menyempurnakan menyusun surat dakwaan,” ujarnya.

Gedung Bareskrim Polri

Photo :
  • VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham

Diketahui, Tim Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri telah menetapkan Rionald Anggara Soerjanto (RAS) sebagai tersangka dalam kasus penipuan PT. Asli Rancangan Indonesia pada Senin, 8 Agustus 2022.

Rio dilaporkan terkait kasus dugaan tindak pidana penipuan, tindak pidana penggelapan dalam jabatan, tindak pidana pemalsuan surat, tindak pidana pencucian uang. Hal itu berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/B/2022/SPKT/Bareskrim Polri, tanggal 14 Februari 2022.

Dalam laporan tersebut, Rio diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 dan/atau Pasal 374 dan/atau Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya